.webp)
Partai Politik (parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel) kompak mendukung usulan dana bantuan parpol naik 4 kali lipat. Dukungan itu diberikan dengan alasan yang beragam.
DPRD Sulsel mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol dari Rp 1.200 menjadi Rp 5.000 per suara sah. Usulan tersebut diungkap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
"Baru sementara usulan (naik) dari Rp 1.200 per suara sah, diusul menjadi Rp 5.000 per suara sah (empat kali lipat)," ungkap Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulsel Andi Besse Wana kepada detikSulsel, Senin (21/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah parpol di Sulsel. Kenaikan dana bantuan parpol empat kali lipat dianggap menjadi kebijakan yang tepat untuk diambil oleh Pemprov.
Golkar Anggap Kenaikan 4 Kali Lipat Masih Kurang
DPD Golkar Sulsel menilai usulan menaikkan dana bantuan parpol menjadi hal yang tak bisa dihindari. Bahkan Golkar menganggap kenaikan itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan operasional partai.
"Itu masih sangat tidak cukup. Apalagi mau ada momen Pemilu ya. Sangat tidak cukup," ujar Sekretaris DPD Golkar Sulsel Andi Marzuki Wedeng kepada detikSulsel, Selasa (22/11/2022).
Dana bantuan parpol selama ini digunakan Golkar untuk menggelar pendidikan politik bagi kader pada setiap tingkatan. Golkar juga menggunakan dana tersebut untuk menutupi operasional kantor hingga konsolidasi organisasi ke daerah.
Andi Marzuki mengatakan kebutuhan partai yang demikian banyak tidak dapat tertutupi dengan dana bantuan parpol yang ada saat ini.
"Bayangkan kalau kita mau melakukan pendidikan politik per kecamatan saja, ada 300 lebih kecamatan di Sulsel. Apalagi partai kecil yang tidak banyak suaranya," katanya.
"Golkar saja selama ini banyak tapi tidak sampai Rp 1 miliar. Itu hanya cukup untuk 2-3 bulan saja kalau mau digunakan pendidikan politik saja ya kita kali saja mana yang bisa mana yang tidak," imbuhnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
Demokrat Bandingkan dengan Dana Hibah KONI
DPD Partai Demokrat Sulsel menganggap usulan kenaikan dana bantuan parpol sebesar empat kali lipat sebagai hal yang wajar. Demokrat membandingkan besaran dana bantuan parpol dengan dana hibah yang diterima KONI Sulsel pada tahun anggaran 2022 ini.
"Bayangkan aja. KONI sendiri, bukan lembaga politik, itu dapat Rp 8 miliar. Sendiri loh. Kami 5 miliar, bagi 9 partai. Coba pakai logika sederhana ya," kata Ketua DPD PD Sulsel Ni'matullah atau yang akrab disapa Ulla kepada detikSulsel, Senin (21/11) malam.
Ulla juga menyinggung dana bantuan Pemprov Sulsel ke daerah yang mencapai sekitar Rp 400 miliar. Sehingga menurutnya kenaikan dana bantuan parpol empat kali lipat tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang besar.
"Coba periksa dana hibah di APBD. Untuk organisasi, untuk apa, untuk apa.. Itu bisa 10 kali lipat daripada hanya untuk kepentingan parpol. Sementara Parpol ini kadernya yang duduk di DPRD, kadernya yang duduk sebagai eksekutif dan sebagainya," ujarnya.
PAN Keluhkan Ongkos Politik Mahal
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel juga mendukung kenaikan dana bantuan parpol empat kali lipat karena ongkos politik di Indonesia yang mahal. PAN menilai memang diperlukan dana yang besar untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia.
"Karena memang cost politik itu mahal, bayangkan kalau (misalnya) pimpinan partai selevel DPP harus melakukan konsolidasi ke semua provinsi se-Indonesia," ujar Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi kepada detikSulsel, Selasa (22/11).
Sehingga Ashabul menilai usul kenaikan dana bantuan parpol empat kali lipat adalah sesuatu yang dapat dimaklumi. Apalagi menurutnya parpol memiliki peran penting untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Kenaikan dana parpol merupakan hal yang wajar. Sebab parpol memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ashabul.
"Kami harus menyerap aspirasi masyarakat, agar bisa mengagregasikannya kepada pengambil kebijakan," lanjutnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
PKB Nilai Kenaikan Dana Parpol Hal Baik
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendukung usulan kenaikan dana bantuan parpol empat kali lipat. PKB menilai usulan itu merupakan hal yang baik.
"Ya saya kira itu (usulan dana bantuan parpol naik empat kali lipat) hal yang baik," ujar Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad kepada detikSulsel, Senin (21/11) malam.
Usulan itu menjadi hal yang baik, menurut Azahar karena sebelumnya dana bantuan parpol belum pernah mengalami kenaikan. Padahal dia menyebut partai sangat membutuhkan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kadernya.
"Bagaimana rusaknya kualitas demokrasi kita karena kompetensi aktivis partai itu kan sangat di bawah standar lah kalau kita mau bilang begitu. Karena kan orang biasa jadi aktivis Partai itu (mereka) mau jadi pegawai negeri tidak lulus, mau jadi pengusaha tidak punya modal," tutur Azhar.
"Artinya kualitasnya di bawah ya. Pengurus parpol khususnya di kabupaten, pengurus kecamatan, pengurus desa, terutama di situ sebenarnya (yang membutuhkan pendidikan politik)," sambungnya.
PPP Anggap Kenaikan Dana Parpol untuk Perkuat Demokrasi
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel turut mendukung usulan itu. PPP menganggap kenaikan dana bantuan parpol salah satunya untuk menguatkan kualitas demokrasi.
"Kami melihat dengan naiknya dana bantuan partai politik saya yakin itu bisa memperkuat bukan hanya Parpol sendiri tapi juga demokrasi di Sulsel pada umumnya," kata Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara kepada detikSulsel, Selasa (22/11).
Menurut Imam demokrasi akan menjadi semakin kuat jika kader-kader partai politik ditingkatkan kualitasnya melalui program seperti pendidikan politik. Imam mengatakan dana bantuan parpol dapat digunakan untuk melaksanakan program-program tersebut.
"Iya, melihat sekarang ya, di zaman sekarang itu kalau partai politik memang membutuhkan program-program untuk regenerasi kepengurusan, regenerasi kaderisasi pengurus yang memang anggarannya itu tidak sedikit," ujar Imam.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
PDIP Serahkan Keputusan ke Gubernur Sulsel
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel menyerahkan keputusan terkait kenaikan dana bantuan parpol kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS). PDIP meyakini ASS akan memberikan keputusan yang bijak dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Kami mengembalikan ke Pak Gubernur, tentunya bahwa apakah sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ungkap Sekretaris DPD PDIP Rudi Pieter Goni kepada detikSulsel, Selasa (22/11/2022).
Rudi menuturkan sebenarnya PDIP tidak sepenuhnya bergantung pada dana bantuan parpol tersebut. Rudi menyebut jika pihaknya hanya mengandalkan dana bantuan parpol yang terbatas tentu akan berimbas pada program partai yang tidak berjalan.
"Kami tidak pernah menganggap dana dari pemerintah itu adalah dana yang kita harap penuh gitu ya. Karena kalau itu yang kita tunggu, ya tidak jalanlah program partai," kata Rudi.
Meskipun demikian Rudi tidak menolak usulan kenaikan dana bantuan dana parpol empat kali lipat. Rudi juga meminta usulan itu tidak dianggap mengganggu program Pemprov Sulsel yang lain jika nantinya dana bantuan parpol disepakati naik.
"Kami PDI Perjuangan juga tidak mau menari di atas luka. Tapi jangan juga terkesan bahwa dana parpol ini mengganggu yang lain. Coba kita hitung berapa dana parpol ini? Dana parpol ini tidak besar," tukasnya.
