Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti rendahnya serapan APBD Pemkot Makassar. Hingga semester 1 tahun anggaran 2022 capaiannya baru 19,51 persen.
"Ini sudah menjadi jadi perhatian juga termasuk dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri," tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan yang diwawancarai, Jumat (1/6/2022).
Tim dari Kemenkeu dan Kemendagri bahkan disebut turun langsung menindaklanjuti hal ini pada Rabu (29/6). Sejumlah SKPD yang rendah realisasi anggarannya dipanggil.
"Tim Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri itu datang, kemudian difasilitasi dipertemukan dengan SKPD-SKPD yang masih di bawah realisasinya," tuturnya.
Dakhlan mengaku kinerja SKPD pun jadi evaluasi. Lantaran rendahnya realisasi APBD Makassar karena perencanaan SKPD yang kurang matang.
"Di situ terungkap apa yang menjadi permasalahan sebagian besar memang terkait dengan perencanaannya," bebernya.
Program kegiatan SKPD yang belum berjalan pun dipertanyakan. Pasalnya hal itu mempengaruhi masih rendahnya APDB hingga pertengahan tahun anggaran berjalan.
"Artinya kembali lagi ke OPDnya, kenapa dia tidak laksanakan ini barang," pungkas Dakhlan.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengancam mengganti pejabat SKPD yang tidak bisa menggenjot serapan APBD hingga akhir tahun. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun akan ditahan alias tidak dibayarkan.
"TPP-nya saya tidak bayar. Karena kalau akhir tahun terlalu complang (serapan APBD), pasti saya ganti (pejabatnya)," tutur Danny kepada detikSulsel, Kamis (30/6).
Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan SKPD yang paling rendah serapan anggarannya. Namun Danny optimis capaiannya masih bisa digenjot apalagi sejumlah program kegiatannya sudah dalam tahap tender.
"Kalau PU bisa beberapa jalan (program kegiatannya). Saya agak ini yakin saya," pungkas Danny.
Simak daftar 11 SKPD Pemkot Makassar masuk rapor merah di halaman berikutnya.
(sar/tau)