Kemenkeu hingga Kemendagri Soroti Rendahnya Serapan APBD Makassar

Makassar -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti rendahnya serapan APBD Pemkot Makassar. Hingga semester 1 tahun anggaran 2022 capaiannya baru 19,51 persen.

"Ini sudah menjadi jadi perhatian juga termasuk dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri," tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan yang diwawancarai, Jumat (1/6/2022).

Tim dari Kemenkeu dan Kemendagri bahkan disebut turun langsung menindaklanjuti hal ini pada Rabu (29/6). Sejumlah SKPD yang rendah realisasi anggarannya dipanggil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tim Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri itu datang, kemudian difasilitasi dipertemukan dengan SKPD-SKPD yang masih di bawah realisasinya," tuturnya.

Dakhlan mengaku kinerja SKPD pun jadi evaluasi. Lantaran rendahnya realisasi APBD Makassar karena perencanaan SKPD yang kurang matang.

"Di situ terungkap apa yang menjadi permasalahan sebagian besar memang terkait dengan perencanaannya," bebernya.

Program kegiatan SKPD yang belum berjalan pun dipertanyakan. Pasalnya hal itu mempengaruhi masih rendahnya APDB hingga pertengahan tahun anggaran berjalan.

"Artinya kembali lagi ke OPDnya, kenapa dia tidak laksanakan ini barang," pungkas Dakhlan.

Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengancam mengganti pejabat SKPD yang tidak bisa menggenjot serapan APBD hingga akhir tahun. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun akan ditahan alias tidak dibayarkan.

"TPP-nya saya tidak bayar. Karena kalau akhir tahun terlalu complang (serapan APBD), pasti saya ganti (pejabatnya)," tutur Danny kepada detikSulsel, Kamis (30/6).

Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan SKPD yang paling rendah serapan anggarannya. Namun Danny optimis capaiannya masih bisa digenjot apalagi sejumlah program kegiatannya sudah dalam tahap tender.

"Kalau PU bisa beberapa jalan (program kegiatannya). Saya agak ini yakin saya," pungkas Danny.

Simak daftar 11 SKPD Pemkot Makassar masuk rapor merah di halaman berikutnya.

Serapan APBD Harusnya di Angka 40 Persen

Serapan APBD Pemkot Makassar sejak Januari-Juni 2022 baru mencapai 19,51%. Ada 11 SKPD yang masuk kategori rapor merah karena realisasi belanja yang sangat rendah hingga pertengahan tahun.

"Kalau serapan anggaran sampai 29 Juni itu data yang ada di kami kolektif dengan teman teman BPKAD secara keseluruhan kan realisasi 19,51 persen," beber Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar A Zulfitra Dianta, Kamis (30/6).

Selain 11 SKPD diberi rapor merah karena realisasi anggaran di bawah 15 persen, Zulfitra menambahkan 30 SKPD lainnya dilaporkan serapan anggarannya berkisar 15-30 persen. Kemudian 10 SKPD mencatatkan capaian anggaran berkisar 30-40 persen.

"Kalau kita lihat jumlah ini memang rendah kalau semester 1 bulan Juni harusnya ada minimal di 40 persen, sehingga di sisa semester ll 50-60 persennya bisa tercapai," jelasnya.

Dari data yang diterima detikSulsel dari Pemkot Makasssar, ada pun 11 SKPD yang rapor merah karena APBD rendah, sebagai berikut;