.webp)
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin akan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 masih di bawah 30 persen. Appi meminta belanja anggaran digenjot memasuki pertengahan tahun ini.
Hal itu disampaikan Appi saat memberikan sambutan di High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar di Hotel Aston, Senin (13/7/2026). Appi menegaskan agar anggaran di masing-masing SKPD secepatnya dibelanjakan, sehingga perputaran uang bisa sampai ke masyarakat.
"Saya akan memanggil para kepala SKPD dengan timnya yang realisasi di bawa 30 persen. Program harus jalan cepat, harus cepat dilimpahkan ke masyarakat, harus belanja cepat ke masyarakat," ucap Appi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi mengatakan perputaran uang di tengah masyarakat tidak akan maksimal, jika anggaran di SKPD masih ditahan. Menurutnya belanja anggaran perlu dipercepat karena berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.
"Siapa yang punya dana besar selain pemerintah kota? kalau bukan kita yang belanja ke masyarakat, uang itu tidak akan putar lebih baik. Ekonomi dampaknya kita butuhkan supaya ada penguatan daya beli," jelasnya.
Appi menegaskan tidak mau lagi menemukan realisasi anggaran SKPD masih di bawah 30 persen. Dia memastikan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga ikut bertanggung jawab melakukan monitoring.
"Ini sudah mau masuk bulan 8, tidak ada lagi saya lihat belanja di bawah 30 persen, dan saya akan asistensi sendiri, memastikan TAPD ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan ini," tegas Appi.
Sementara itu, Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda mengatakan, pihaknya bersama TAPD terus mengupayakan monitoring realisasi anggaran sesuai instruksi Wali Kota Makassar. Meski belum ada data yang spesifik dari masing-masing SKPD, dia memastikan di pertengahan tahun seharusnya persentasenya sudah di kisaran 40-45 persen.
"Ini sekarang kan sudah bulan 7, sudah pertengahan tahun, dan kalau angka idealnya adalah (realisasi APBD) 40% sampai 45% lah," ungkapnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan realisasi anggaran masing-masing SKPD biasanya berbeda-beda. Seperti yang berkaitan dengan konstruksi, realisasi anggaran meningkat pada triwulan ke tiga.
"Tapi kita harus melihat arus kas dari semua OPD (SKPD) itu, tentu arus kas setiap OPD itu selalu berbeda, kalau OPD yang mengenai konstruksi pasti arus kasnya itu tentu selalu berada di triwulan ke tiga, tentunya di triwulan pertama dan kedua itu selalu mengalami keterlambatan," jelasnya.
"Tetapi inilah tugas kami dari TAPD untuk menilai, kalau misalnya program tidak bisa dilaksanakan harus membuat justifikasi apa alasannya, ini kan sudah mau perubahan, jadi kalau ada yang tidak bisa buat program ini digelar saja ke perubahan supaya realisasi di akhir tahun bisa optimal," pungkasnya.
