.webp)
Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 hingga triwulan kedua mencapai 33%. Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) termasuk paling rendah.
"Realisasi belanja 33%. Realisasi pendapatan 46% per tanggal 15 Juli 2026," ucap Kepala BPKAD Makassar Muhammad Dakhlan, Jumat (17/7/2026) malam.
Dakhan mengklaim, realisasi belanja mengalami kenaikan 1% jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Menurutnya, kenaikan realisasi belanja biasanya baru terlihat pada akhir tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dibandingkan years to years tanggal yang sama ada kenaikan 1%, tahun lalu 32% sekarang 33%. Biasanya memang agak rendah di semester 1 karena kegiatan yang jalan dibayar di akhir tahun," jelasnya.
Dia mengatakan, SKPD Pemkot Makassar dengan realisasi belanja tertinggi adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar. Sementara Dinas PU yang paling rendah.
"Yang kutahu terendah Dinas PU 14% yang, kemudian yang tertinggi Disnaker 46% kayaknya," sebutnya.
Dakhlan tidak merinci SKPD lain yang realisasi belanjanya masih rendah. Dia berdalih belum mengetahui pasti alasan SKPD masih minim membelanjakan anggarannya hingga triwulan kedua.
"Kalau di SKPD-nya kalau terkait pembayaran tidak ada kendala. Kendala SKPD bisa ditanya langsung ke SKPD," bebernya.
Baca juga: Makassar Terancam Krisis Air Bersih |
Sementara itu, Sekretariat Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan, pihaknya bersama TAPD terus upayakan monitoring realisasi anggaran sesuai instruksi wali kota Makassar. Menurut dia, realisasi APBD seharusnya sudah di kisaran 40% sampai 45%.
"Ini sekarang kan sudah bulan 7 (Juli), sudah pertengahan tahun, dan kalau angka idealnya adalah (realisasi APBD) 40% sampai 45% lah," ungkap Zulkifly.
Kendati begitu, dia memastikan SKPD yang masih minim realisasi anggaran bukan berarti program belum jalan. Menurut dia, SKPD yang kewenangannya berkaitan dengan konstruksi, biasanya realisasi anggaran meningkat pada triwulan ke tiga.
"Tapi kita harus melihat arus kas dari semua OPD itu, tentu arus kas setiap OPD itu selalu berbeda, kalau OPD yang mengenai konstruksi pasti arus kasnya itu tentu selalu berada di triwulan ke tiga, tentunya di triwulan pertama dan kedua itu selalu mengalami keterlambatan," jelasnya.
"Tetapi inilah tugas kami dari TAPD untuk menilai, kalau misalnya program tidak bisa dilaksanakan harus membuat justifikasi apa alasannya, ini kan sudah mau perubahan, jadi kalau ada yang tidak bisa buat program ini digelar saja ke perubahan supaya realisasi di akhir tahun bisa optimal," jelasnya.
