.webp)
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin memperingatkan SKPD untuk meningkatkan realisasi serapan APBD 2026. Appi mengancam akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN bagi SKPD yang serapan anggarannya rendah.
"Saya masih toleransi di tahun ini, tapi kalau di tahun depan, di tahun ini (realisasi anggaran) tidak jalan, TPP 13 akan jalan setelah TPP bulan Juli. Tapi kalau ini tidak terealisasi tahun depan itu tidak akan ada (TPP)," kata Appi saat sambutan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar di Hotel Aston, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, peringatan terhadap SKPD untuk meningkatkan realisasi anggaran ini sangat penting. Dia menekankan serapan anggaran sangat terkait dengan kinerja pemerintahan dalam mendorong daya beli masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa ini semua harus (realisasi anggaran) jalan, dalam konteks seperti ini dibutuhkan kekuatan," jelasnya.
Peringatan Appi terhadap SPKD bukan tanpa alasan. Dari hasil evaluasi, serapan APBD 2026 masih di bawah 30% memasuki triwulan ketiga tahun anggaran.
"Saya akan memanggil para kepala SKPD dengan timnya yang realisasi di bawah 30 persen. Program harus jalan cepat, harus cepat dilimpahkan ke masyarakat, harus belanja cepat ke masyarakat," ucap Appi.
Appi menegaskan tidak mau lagi menemukan realisasi anggaran SKPD masih di bawah 30 persen. Dia memastikan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga ikut bertanggung jawab melakukan monitoring.
"Ini sudah mau masuk bulan 8, tidak ada lagi saya lihat belanja di bawah 30 persen, dan saya akan asistensi sendiri, memastikan TAPD ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan ini," tegas Appi.
Sementara itu, Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda mengatakan, tunjangan yang mendapat warning dari Wali Kota Makassar ini merupakan TPP 13. Untuk periode Juni, anggarannya telah disiapkan.
"Itu TPP 13 yang dia (Wali Kota Makassar) maksud. Anggarannya sudah siapkan tinggal pembayarannya," sebutnya.
Besaran TPP ASN bisa dilakukan pengurangan jika wali kota menilai SKPD yang minim serapan anggaran pada APBD 2026. Menurutnya, besaran TPP sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN.
"Mungkin berkurang (TPP), bisa saja pak wali kan melakukan penilaian setiap bulan di kinerja SKPD, kalau beliau melihat realisasi berkurang, bisa saja beliau menilai ini di bawah ekspektasi dan itu berdampak terhadap TPP. Itu warning," pungkasnya.
