.webp)
Realisasi APBD Kota Makassar pada Triwulan I 2026 mencapai Rp 465 miliar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penyerapan anggaran tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Triwulan I di Kantor Balai Kota Makassar pada Kamis (16/4/2026). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Muhammad Dahyal, awalnya melaporkan realisasi belanja Triwulan I mencapai Rp 465 miliar atau 11,07 persen dari total pagu Rp 4,2 triliun.
"Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen," ujar Dahyal dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara dari sisi pendapatan daerah, realisasi hingga Triwulan I tercatat sebesar Rp 1,041 triliun dari target Rp 4,7 triliun atau 22,14 persen. Angka tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan periode tahun lalu yang hanya mencapai 20,91 persen.
"Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah," tambah Dahyal.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin menegaskan, capaian angka harus diiringi dengan ketepatan arah pembangunan. Ia mengingatkan agar fase awal tahun ini menjadi fondasi agar tidak terjadi kesalahan langkah nantinya.
"Yang paling penting di triwulan pertama bukan sekadar capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat (serap anggaran), tapi salah arah," ujar pria yang akrab disapa Appi tersebut.
Ia menekankan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan. Menurutnya, program yang bagus ialah yang bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat.
"Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," ujarnya.
Appi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dan berorientasi pada manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menghindari pemborosan dalam setiap pelaksanaan program. Selain itu, ia menegaskan, Pemkot Makassar memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung program nasional dan prioritas daerah secara optimal.
"Oleh karena itu, kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," katanya.
"Peran SKPD sangat penting dalam memastikan program diimplementasikan dengan baik, melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan," jelasnya.
Munafri juga menyinggung pola kerja sejumlah OPD yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja. Ia mengingatkan, OPD tidak boleh bekerja secara sektoral atau berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam satu sistem kelembagaan yang saling mendukung.
"OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota," imbuh Munafri.
Dia meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun konektivitas antar perangkat daerah. Dia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dan berdampak jelas. Tanpa ukuran yang pasti, menurutnya, keberhasilan pembangunan akan sulit dibuktikan.
"Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata," tegasnya lagi.
Appi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana kerja (Renja), agar seluruh program berorientasi pada outcome. Dalam konteks itu, ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025-2029 yang mengusung visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan" dengan tujuh misi pembangunan.
"Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak," jelasnya.
