.webp)
Pengembang meminta pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2024. Hal ini mengingat permintaan masyarakat terhadap rumah murah masih tinggi.
Tahun ini kuota FLPP mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 kuota FLPP sebanyak 229 ribu unit, lalu turun menjadi 166 ribu unit pada tahun 2024.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah menjelaskan usulan kuota KPR FLPP kepada pemerintah diajukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usulan alokasi FLPP tahun 2024 itu yang membuat adalah BP Tapera dalam bentuk dokumen untuk masukan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN (Bendahara Umum Negara) FLPP. Jadi alokasi FLPP itu berdasarkan usulan IKD BUN FLPP tersebut," ujar Junaidi dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).
Pengembang Minta Kuota FLPP Jadi 220.000 Unit
Menurutnya Junaidi, penyusunan masukan IKD BUN FLPP perlu memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.
Begitu juga dengan permintaan masyarakat akan rumah murah berdasarkan data dari aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).
"Setahu saya target Renstra Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sudah ditetapkan sebanyak 220.000 unit. Dan apakah juga BP Tapera sudah memperhatikan data demand yang ada di aplikasi SIKUMBANG? Atau juga data demand yang ada di aplikasi SIKASEP?" katanya.
Junaidi berharap agar pemerintah memberikan kuota KPR FLPP berdasarkan target Renstra Kementerian PUPR selaku pemilik program dan sesuai Perpres nomor 18 tahun 2020, yakni sebesar 220.000 unit. Ia meminta agar pengajuan alokasi kuota FLPP berdasarkan data yang memadai.
"Jangan sampai pengajuan alokasi kuota FLPP untuk tahun 2024 tidak didasarkan pada data dukung yang memadai, ini yang kami khawatirkan kalau sampai terjadi," imbuhnya.
Selain itu, ia menambahkan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seperti tidak dilanjutkannya lagi program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan berhentinya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di tahun 2023.
"Wajib dijadikan pertimbangan juga dalam BP Tapera mengusulkan kuota FLPP di tahun 2024. Seharusnya finalnya menambah kuota FLPP di atas 220.000 unit bukan malah mengurangi," tegasnya.
Junaidi menyatakan APERSI sudah mengirim surat kepada pemerintah pada bulan Juni 2024 untuk meminta penyesuaian kuota. Ia juga menyebut hal serupa juga dilakukan oleh Kementerian PUPR pada bulan Februari 2024.
"Kementerian PUPR juga sudah terlebih dahulu berkirim surat untuk meminta penambahan kuota kepada Kementerian Keuangan, yang pada intinya ditambah agar menjadi sesuai target Renstra Kementerian PUPR pada tahun 2024 adalah 220.000 unit dari alokasi saat ini yang hanya 166.000 unit yang jauh di bawahnya," tuturnya.
Pengembang Minta Kuota FLPP Ditambah, Berapa Idealnya?
Junaidi menilai penetapan jumlah kuota harus berdasarkan data pendukung yang memadai. Data ini bisa merujuk dari aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).
Ia menyebut aplikasi SiKumbang dan SiKasep menggambarkan permintaan masyarakat terhadap rumah murah. Untuk itu, data ini bisa dijadikan patokan kuota FLPP yang ideal.
"Kalau bicara besaran kuota yang ideal seharusnya didasarkan data demand yang ada pada SiKasep dan SiKumbang, karena ini real time data dari masyarakat sekitar 300 ribuan setahun," ungkapnya.
Namun, ia menyebut para pengembang memahami keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Maka, Junaidi menyebut kuota FLPP minimal sama dengan target Renstra Kementerian PUPR sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.
Menurutnya, target yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Renstra dan Perpres dinilai sudah baik. Terlebih, penyusunan target tersebut sudah melalui diskusi yang panjang dan kesepakatan berbagai pihak terkait di pemerintah.
Junaidi berharap agar pemerintah memberikan kuota KPR FLPP berdasarkan target Renstra Kementerian PUPR selaku pemilik program dan sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yakni sebesar 220.000 unit.
Pengaruhi Program FLPP ke Pembangunan Rumah Murah
Junaidi mengatakan pengurangan kuota FLPP tahun 2024 sangat mempengaruhi usaha para pengembang. Ia menyebut pengembang di Indonesia turut mendukung program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Tentu saja program FLPP memberikan dampak yang cukup besar, dengan berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh secara signifikan kepada kami para pengembang di Indonesia di dalam menjalankan kegiatan usahanya," ujar Junaidi.
Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya pembangunan perumahan murah oleh tiga asosiasi perumahan terbesar di Indonesia. Berdasarkan aplikasi SiKumbang per 29 Juli 2024, Junaidi menjabarkan data porsi realisasi pembangunan perumahan murah sejak tahun 2020.
Pembangunan perumahan oleh Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 77% rumah subsidi dan 23% rumah komersial. APERSI membangun sebanyak 91% rumah subsidi dan 9% rumah komersial. Sementara Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) sebanyak 89% rumah subsidi dan 11% rumah komersial.
"Ini menggambarkan keberpihakan para pengembang di Indonesia di dalam menyukseskan program pemerintah, yaitu pemenuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dan FLPP adalah program pemerintah yang tujuannya adalah pembiayaan rumah bagi MBR," pungkasnya.
Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.
Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.
(dhw/dna)
