.webp)
Pemerintah mengumumkan akan ada tambahan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk bulan September 2024. Namun, hingga kini tambahan kuota tersebut belum dapat direalisasikan.
Pada 28 Agustus lalu pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan ini menegaskan penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Sebab, bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penambahan kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan. Namun, sampai minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah mengatakan hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan penambahan kuota.
"Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa terlaksana. Kami telah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa akad kredit dan realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukan tertunda," ujar Junaidi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).
Junaidi berharap kebijakan ini bukan janji manis karena para pengembang rumah subsidi, khususnya yang tergabung dalam APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
"Dan seharusnya, di penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait program pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai program yang selama ini sudah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi," katanya.
Selain itu, Junaidi mengatakan dampak kebijakan yang belum terealisasikan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow. Ia mengkhawatirkan usaha kolaps karena banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda.
Bahkan, para pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunan sejak beberapa bulan ini. Junaidi berharap pemerintah segera merealisasikan janjinya karena dalam pembangunan properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya.
Terlebih ada sekitar 180 sektor industri yang juga akan bergerak jika ada pembangunan perumahan.
"Tak hanya itu, masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menunggu realisasi ini," pungkasnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin lewat bantuan para ahli. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Cara gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan lewat dengan di link ini.
(dhw/zlf)
