.webp)
Kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pengembang meminta agar ada penambahan kuota KPR FLPP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah menjelaskan usulan kuota KPR FLPP kepada pemerintah diajukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
"Usulan alokasi FLPP tahun 2024 itu yang membuat adalah BP Tapera dalam bentuk dokumen untuk masukan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN (Bendahara Umum Negara) FLPP. Jadi alokasi FLPP itu berdasarkan usulan IKD BUN FLPP tersebut," ujar Junaidi dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penyusunan masukan IKD BUN FLPP perlu memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.
Demikian juga dengan permintaan masyarakat akan rumah murah berdasarkan data dari aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).
"Setahu saya target Renstra Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sudah ditetapkan sebanyak 220.000 unit. Dan apakah juga BP Tapera sudah memperhatikan data demand yang ada di aplikasi SIKUMBANG? Atau juga data demand yang ada di aplikasi SIKASEP?" katanya.
Junaidi berharap agar pemerintah memberikan kuota KPR FLPP berdasarkan target Renstra Kementerian PUPR selaku pemilik program dan sesuai Perpres nomor 18 tahun 2020, yakni sebesar 220.000 unit. Ia meminta agar pengajuan alokasi kuota FLPP berdasarkan data yang memadai.
"Jangan sampai pengajuan alokasi kuota FLPP untuk tahun 2024 tidak didasarkan pada data dukung yang memadai, ini yang kami khawatirkan kalau sampai terjadi," imbuhnya.
Selain itu, ia menambahkan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seperti tidak dilanjutkannya lagi program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan berhentinya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di tahun 2023.
"Wajib dijadikan pertimbangan juga dalam BP Tapera mengusulkan kuota FLPP di tahun 2024. Seharusnya finalnya menambah kuota FLPP di atas 220.000 unit bukan malah mengurangi," tegasnya.
Seperti diketahui, kuota KPR FLPP pada tahun 2024 sebanyak 166.000 unit. Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 229.000 unit.
Junaidi menyatakan APERSI sudah mengirim surat kepada pemerintah pada bulan Juni 2024 untuk meminta penyesuaian kuota. Ia juga menyebut hal serupa juga dilakukan oleh Kementerian PUPR pada bulan Februari 2024.
"Kementerian PUPR juga sudah terlebih dahulu berkirim surat untuk meminta penambahan kuota kepada Kementerian Keuangan, yang pada intinya ditambah agar menjadi sesuai target Renstra Kementerian PUPR pada tahun 2024 adalah 220.000 unit dari alokasi saat ini yang hanya 166.000 unit yang jauh di bawahnya," tuturnya.
Menurut Junaidi, kuota KPR FLPP yang ideal berdasarkan data permintaan atau demand pada aplikasi SiKumbang dan SiKasep sekitar 300.000-an unit setahun. Namun, mengingat kapasitas fiskal pemerintah terbatas, maka cukup disesuaikan dengan Renstra Kementerian PUPR dan Peraturan Presiden yang berlaku.
"Kami paham bahwa kapasitas fiskal pemerintah terbatas jadi minimal sesuai dengan Perpres Renstra nomor 18 tahun 2020 yang telah ditetapkan pemerintah sudah baik. Bukankah penyusunan Perpres Renstra itu sudah melalui diskusi yang panjang dan kesepakatan berbagai pihak terkait di pemerintah?" pungkasnya.
Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.
Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.
(dhw/abr)
