.webp)
Pengembang meminta pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024. Hal ini mengingat kebutuhan dan permintaan masyarakat untuk pembiayaan rumah masih tinggi.
Tahun ini kuota FLPP memang mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 kuota FLPP sebanyak 229 ribu unit, lalu turun menjadi 166 ribu unit pada tahun 2024.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah menilai penetapan jumlah kuota harus berdasarkan data pendukung yang memadai. Data ini bisa merujuk dari aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai pengajuan alokasi kuota FLPP untuk tahun 2024 tidak didasarkan pada data pendukung yang memadai. Ini yang kami khawatirkan kalau sampai terjadi," ujar Junaidi dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).
Menurutnya, aplikasi SiKumbang dan SiKasep menggambarkan permintaan masyarakat terhadap rumah murah. Untuk itu, data ini bisa dijadikan patokan kuota FLPP yang ideal.
"Kalau bicara besaran kuota yang ideal seharusnya didasarkan data demand yang ada pada SiKasep dan SiKumbang, karena ini real time data dari masyarakat sekitar 300 ribu-an setahun," ungkapnya.
Namun, ia menyebut para pengembang memahami keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Maka, Junaidi menyebut kuota FLPP minimal sama dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.
Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Renstra dan Perpres dinilai sudah baik. Terlebih, penyusunan target tersebut sudah melalui diskusi yang panjang dan kesepakatan berbagai pihak terkait di pemerintah.
Junaidi berharap agar pemerintah memberikan kuota KPR FLPP berdasarkan target Renstra Kementerian PUPR selaku pemilik program dan sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yakni sebesar 220.000 unit.
Pihaknya pun sudah mengirim surat kepada pemerintah pada bulan Juni 2024 untuk meminta penyesuaian kuota. Ia juga menyebut hal serupa telah dilakukan oleh Kementerian PUPR pada bulan Februari 2024.
Selain itu, ia menambahkan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan kuota KPR FLPP. Seperti diberhentikannya program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan berhentinya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di tahun 2023.
"Wajib dijadikan pertimbangan juga dalam BP Tapera mengusulkan kuota FLPP di tahun 2024. Seharusnya finalnya menambah kuota FLPP di atas 220 ribu unit bukan malah mengurangi," pungkasnya.
Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.
Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.
(dhw/abr)
