.webp)
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan dukungan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Jumlah kuota FLPP dinilai memberi dampak cukup besar pada penjualan rumah menengah ke bawah.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah mengatakan pengurangan kuota FLPP tahun 2024 sangat mempengaruhi usaha para pengembang.
"Tentu saja program FLPP memberikan dampak yang cukup besar, dengan berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh secara signifikan kepada kami para pengembang di Indonesia di dalam menjalankan kegiatan usahanya," ujar Junaidi dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, kuota FLPP tahun 2024 mengalami penurunan yang dari tahun sebelumnya. Kuota FLPP pada tahun 2023 sebanyak 229 ribu unit menjadi hanya 166 ribu unit tahun ini.
Junaidi mengungkapkan pengembang di Indonesia turut mendukung program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya pembangunan perumahan murah oleh tiga asosiasi perumahan terbesar di Indonesia.
Berdasarkan aplikasi SiKumbang per 29 Juli 2024, Junaidi menjabarkan data porsi realisasi pembangunan perumahan murah sejak tahun 2020. Pembangunan perumahan oleh Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 77% rumah subsidi dan 23% rumah komersial.
Kemudian, APERSI membangun sebanyak 91% rumah subsidi dan 9% rumah komersial. Sementara Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) sebanyak 89% rumah subsidi dan 11% rumah komersial.
"Ini menggambarkan keberpihakan para pengembang di Indonesia di dalam menyukseskan program pemerintah, yaitu pemenuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan FLPP adalah program pemerintah yang tujuannya adalah pembiayaan rumah bagi MBR," jelasnya.
Di samping itu, Junaidi mengatakan APERSI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) sudah mengirim surat ke pemerintah untuk menambah kuota FLPP.
Junaidi berharap pemerintah memberikan kuota KPR FLPP berdasarkan target Renstra Kementerian PUPR selaku pemilik program dan sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yakni sebesar 220.000 unit. Ia meminta agar pengajuan alokasi kuota FLPP berdasarkan data yang memadai.
"Jangan sampai pengajuan alokasi kuota FLPP untuk tahun 2024 tidak didasarkan pada data pendukung yang memadai, ini yang kami khawatirkan kalau sampai terjadi," imbuhnya.
Adapun kuota KPR FLPP yang ideal berdasarkan data demand pada aplikasi SiKumbang dan SiKasep sekitar 300 ribuan unit setahun ungkap Junaidi. Namun, mengingat kapasitas fiskal pemerintah terbatas, maka cukup disesuaikan dengan Renstra Kementerian PUPR dan Perpres.
"Kami paham bahwa kapasitas fiskal pemerintah terbatas jadi minimal sesuai dengan Perpres Renstra nomor 18 tahun 2020 yang telah ditetapkan pemerintah sudah baik. Bukankah penyusunan Perpres Renstra itu sudah melalui diskusi yang panjang dan kesepakatan berbagai pihak terkait di pemerintah?" pungkasnya.
Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.
Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.
(dhw/dna)
