Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md, menggelar rapat koordinasi pada hari ini, Jumat (8/9/2023). Adapun topik yang dibahas menyangkut masalah sengketa lahan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Tanah yang dimaksud ini ialah melingkupi lahan tempat Hotel Sultan berdiri. Semula, tanah ini dikelola oleh PT Indobuildco, hingga masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir dan akhirnya tanah tersebut kembali ke tangan negara. Pontjo Sutowo selaku bos perusahaan pun telah beberapa kali mengajukan gugatan demi meminta perpanjangan hak kelola.

Dalam konferensi pers terkait hasil rapat, Mahfud menegaskan, tanah tersebut merupakan aset negara atau tepatnya kini status kepemilikannya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karena itu, ia meminta agar PT Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

detikProperti berkesempatan mengkonfirmasi langsung perihal tersebut kepada Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan saat ini. Berikut wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda menjelaskan soal status HGB Hotel Sultan di atas HPL atas nama pemerintah?

Ya begini, hubungan satu-satunya kita ini bertetangga dengan GBK karena tempat yang diberikan oleh ayah saya ya bertetangga begitu.

Dalam perkembangannya ada upaya pemerintah untuk mengadministrasikan seluruh aset-aset bahwa aset-aset, nggak ada masalah itu. Yang menjadi masalah itu kami tiba-tiba bersinggungan, aset ini punya saya atau pemerintah?

Menurut Anda, lahan tempat berdirinya Hotel Sultan milik siapa?

Kalau menurut saya, versi saya, aset ini milik saya. Mana bisa bangun satu industri itu di tanah orang lain tuh bisa? Apa mungkin, saya bangun terus tanahnya minjem gitu, kan ga mungkin. Nggak ada kepastian tanahnya jangka panjang kan nggak mungkin. Nggak ada orang iseng-iseng ah bangun industri, Nggak ada kan? Harus ada kepastian itu.

Bagaimana tanggapan anda terkait pernyataan yang menyebut penguasaan Indobuildco yang masih mengelola Hotel Sultan sebagai perbuatan melawan hukum karena masa HGB yang Anda miliki sudah habis?

Sekarang kita, di pemerintah sudah banyak ganti orang, terjadi polemik-polemik sehingga ada perbedaan tafsir mengenai tanah ini. buat saya sih sah-sah aja beda tafsir nggak ada masalah, sah-sah aja. Yang penting begini, jangan karena berbeda tafsir, saya dianggap kriminal. kan kita dapat hak. kalau anda benar, saya kasih sama anda, kalau saya benar ya anda kasih sama saya. simple kok, nggak ada pidana di sini.

Ya artinya kan kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi saya nggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal.

Kalau bahasa modernnya dikriminalisasi lah. Itu kenapa? Apakah pekerjaan saya ini tidak baik merugikan lingkungan? Atau apa?

Saya sih merasanya mendapat bintang jasa membangun industri ini, kok malah dimusuhin. Memang gampang bangun industri? Bangun gedung sih gampang, bangun industri kan nggak gampang. Itu aja.

Kenapa akhirnya Anda muncul ke publik dan kenapa baru sekarang?

Jadi saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fair untuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sided seolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan.

Kalau sekedar make money sih taruh deposito saja, tapi kan saya risikokan uang saya membangun ini, itu kan sesuatu yang mestinya diapresiasi bukan dimusuhi. Bagaimana anda memusuhi kita.

Kalau orang Amerika bangga dengan Steve Jobs dengan apple-nya, kok orang Indonesia nggak bangga dengan saya malah dimusuhin. Kenapa? What's wrong ini?

Nama ayah Anda, Ibnu Sutowo, terserat dalam perkara ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau dulu tuduhan-tuduhan, ayah saya itu orang yang telah mengubah industri minyak di dunia. Kalau boleh bandingkan pak jokowi kan kalau sekarang hilirisasi. Hilirisasi pak jokowi ini kan kira-kira menghasilkan 20% dari APBN. Zaman ayah saya mengembangkan industri minyak tuh 70% dari APBN. Kok nggak diapresiasi sih? tapi itu tentu banyak masa-masa geopolitik lah.

Ayah saya itu punya sumbangan mengubah sistem minyak dunia. Industri minyak itu dari sistem konsensi menjadi sistem bagi hasil, ayah saya yang nyiptain bukan nyontek orang punya dan itu menurut saya prestasi yang besar dari bangsa Indonesia karena diubah sistemnya itulah banyak negara-negara timur tengah bisa maju.

Dan ini menimbulkan kecemburuan dan ketakutan di banyak pihak. nanti lain kali bisa ada lagi yang lain.

Hotel Sultan yang Anda kelola itu lokasinya sangat strategis. Anda juga pasti melihat itu kan makanya sangat mempertahankan aset ini?

Saya lihat orang mengecilkan industri pariwisata sekedar perebutan properti saja. Ya tentu properti saya dapat paling pertama posisinya strategis, nah ini mengundang banyak orang tertarik, sederhananya gitu.

Kalau 50 tahun lalu anda lihat gambarnya, daerah sini bukan daerah yang laku.

Jadi waktu ayah saya diminta bisa bikin Hotel Hilton Internasional, itu usulnya jangan di sini, di sekitar lapangan banteng deket Hotel Borobudur itu, bukan di sini. Di sini daerah pinggiran. Lima puluh tahun kemudian ini berubah, berubahnya karena ada proyek ini (Hotel Sultan), jadi kita jadi motor penggerak lah kemajuan lingkungan ini. Kalau Nggak itu kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari?

Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan.

Orang menganggap tiba-tiba 'ah kok kamu enak-enak aja'. Dan itu yang membuat saya dissapointed, dalam arti kata ngapain sih urusin berkelahi (soal HGB) begitu? Ada yang lebih penting untuk diurusin, kita berkelahi untuk urusin apa sih? Negeri ini bukan negeri lagi senang, lagi susah ini.

Saya lihat kemarin di medsos pasar tanah abang sepi itu. Ya itu ada problem artinya, gimana kita urusin itu. Kok kita sibuk urusin urusan begini? Ini kan pertengkaran elit saja, kenapa kita jadi buang-buang waktu bertengkar elit. Mestinya itu kita urusin bagaimana supaya orang maju.

Jadi menurut Anda, bagaimana solusi yang pas untuk sengketa HGB-HPL Hotel Sultan Ini?

Ya maksudnya gini, ya oke ada masalah, itu pendapat you itu pendapat kita, ya cari solusi lah. Kita to solve problem bukan create problem. Nobody benefit

Tolong jelaskan, apa kontribusi Hotel Sultan buat negara. Berapa pajak yang dibayarkan Hotel Sultan saat ini?

Saya kira tadi saya bilang Rp 80 miliar tiap tahun.

Iya taat bayar pajak.

Gini, tanah kosong kayak gini tiba-tiba bisa menghasilkan Rp 80 miliar tiap tahun, memangnya main sulap?

Ini bisa menghasilkan apa (saat masi tanah kosong)? Nggak bisa menghasilkan apa-apa. Berapa PBB-nya waktu itu? Nggak ada PBB-nya. Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp 80 miliar tiap tahun. Kok ga dihargain?
'Soalnya dulu kamu nggak bayar ini nggak bayar ini'. Apanya yang nggak bayar?

Ini saya bayar Rp 80 miliar tiap tahun. itu lho economic impactnya yang penting. Masa ngeributin 'eh rupa kamu nggak bagus, baju kamu nggak bagus'. Itu nggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak.

Menurut saya itu yang menjadi consider-an dong, jangan kita ributin 'dulu kamu ambilnya nggak beres itu', apa yang diributin itu?

Ini kita employment masih masalah, miskin masih masalah, kan mestinya itu 'eh berapa kamu bisa kontribusi buat orang miskin?' kan begitu. jadi saya mikir gimana caranya kan gitu

Saya kok disuruh urusin yang udah berkali-kali, apa sih yang jadi urusan. Dan hotel-hotel di sini, semua belakangan dari saya lho, saya duluan. Sebelum ada yang lain-lain kita duluan. Kok yang lain boleh-lain saja, saya jadi nggak boleh?

Tiap akhir HGB selalu muncul masalah hukum, Bagaimana pandangan Anda sebagai pengusaha?

Saya kan pengusaha, kalau pemerintah nggak mau kasih kepastian hukum, saya investasi di tempat lain saja deh, karena pusing amat sih.

Saya udah buktikan dimana kaki dipijak di bumi saya bisa ubah environment kok, bukan hanya di sini saja. Tapi apa yang udah saya kerjain diganti rugi dong, jangan kompensasi. Kompensasi tuh omongan apa?

Dalam penjelasan pemerintah, ayah Anda, Ali Sadikin saat itu menyalahgunakan kewenangan pengelolaan lahan yang harusnya dikelola Pertamina malah oleh Indobuildco?

Sekarang dianggap saya curi, dulu Ali Sadikin kasih ayah saya tanah ini, kok yang salah jadi ayah saya bukan Ali Sadikin? Kalau dianggap salah, tanya Ali Sadikin kenapa dikasih tanah ini.

Menurut Anda, apa dampak negatif yang bisa timbul karena permasalahan sengketa HGB-HPL ini?

Investor lari itu pasti. Yang mau saya bilang bukan cuma sekedar investor, inventor. Pengembangan baru, itu you nggak ajan dapat. Memangnya bisa semua orang bikin kayak gini?

Itu yang saya bilang, kan semua orang ada kreasi. Ada kreasi yang orang bikin. Itu lho yang you nggak hargain dianggap 'ah semua juga bisa'. Kalau semua bisa, kenapa banyak daerah kumuh?

masih banyak daerah kumuh, suruh aja orang kembangin kalau memang dia jago. Kenapa mesti yang udah jadi kita bikin seolah-olah dikriminalisasi tuh why? Bukan sekedar barang saya diambil, apa yang saya bangun seolah-olah nggak ada harganya. As simple as that.

Soal masa HGB habis, kenapa Anda masih ngotot mengelola Hotel Sultan?

Memangnya satu Indonesia ini bersertfikat semua? Kan tidak. Jadi pasti ada bukti lain dong, nggak cuma sertifikat doang.

Ada orang sudah ratusan tahun dari nenek-nenek moyang tinggal di satu tempat, di gunung gitu punya sertifikat? Nggak punya.

Orang baduy lah di banten, apa punya sertifikat? nggak punya. Apa bukan tanah dia? Tanah dia, turun temurun kok.

Jadi yang namanya sertifikat itu kalau di mobil itu seperti BPKB, BPKB boleh habis, Anda harus perpanjang. Bukan berarti kalau BPKB-nya habis bukan mobil anda, tetap saja mobil anda. Itu yang menurut saya kok jadi sempit ya?