Minimnya progres infrastruktur di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini seakan menjadi bom waktu yang siap meledak. Kekecewaan warga memicu wacana serius mengenai nasionalisme di tengah masyarakat.
Menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, santer terdengar isu bahwa sebagian masyarakat adat enggan melaksanakan upacara maupun perayaan sebagai bentuk protes terbuka kepada negara.
Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung, membenarkan adanya riak-riak kekecewaan tersebut. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk dan tidak adanya respons memadai dari negara telah membuat masyarakat merasa lelah.
"Isu itu sudah masuk ke telinga saya. Katanya, tidak usahlah kita merayakan 17 Agustus, toh tidak ada perubahan juga sampai saat ini," ungkap Meskanter menirukan keluhan warga, Sabtu (11/7/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat di garda terdepan NKRI ini sebenarnya tidak menuntut hal yang muluk-muluk, melainkan sekadar akses jalan yang layak untuk berkebun, menjual hasil tani, dan menyekolahkan anak.
Dinilai Protes yang Wajar
Camat Krayan Induk, Roni Firdaus, menilai fenomena tersebut sebagai bentuk frustrasi yang wajar. Ia menyadari masyarakat merasa kecewa karena pembangunan di wilayah perbatasan dirasa stagnan.
"Saya pikir itu tidak masalah karena dia melihat situasi yang ada, betul semacam protes kepada pemerintah," kata Roni.
"Mereka merasa kecewa. Berpuluh tahun negara ini merdeka, tapi kondisinya masih seperti tidak merdeka," imbuhnya.
Kendati demikian, Roni menegaskan bahwa pihak kecamatan beserta jajaran ASN setempat tidak akan mengikuti langkah tersebut dan tetap akan melaksanakan perayaan kemerdekaan sebagai wujud rasa syukur dan kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditawar.
(bai/bai)