.webp)
Kekecewaan atas minimnya progres infrastruktur di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memicu wacana serius di tengah masyarakat. Menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, santer isu sebagian masyarakat adat enggan melaksanakan upacara maupun perayaan sebagai bentuk protes kepada negara.
Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung, membenarkan adanya riak-riak kekecewaan tersebut di kalangan warga. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk dan tidak adanya respons memadai dari negara membuat masyarakat lelah.
"Isu itu sudah masuk ke telinga saya. Katanya, tidak usahlah kita merayakan 17 Agustus, toh tidak ada perubahan juga sampai saat ini," ungkap Meskanter menirukan keluhan warga kepada detikKalimantan, Sabtu (11/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskanter menegaskan masyarakat di garda terdepan tidak menuntut hal yang muluk-muluk. Melainkan sekadar akses jalan yang layak untuk berkebun, menjual hasil tani, dan menyekolahkan anak. Ia berharap agar pemerintah tidak melakukan pembiaran yang berpotensi melunturkan rasa nasionalisme warga perbatasan di masa depan.
"Saya tidak menjamin ini suatu saat ya, di setiap wilayah-wilayah perbatasan ini, ini seperti bom waktu. Ketika bom ini akan meledak, tidak ada lagi yang bisa membendung," tegasnya.
Camat Krayan Induk, Roni Firdaus, menilai hal itu sebagai bentuk protes wajar dari masyarakat yang merasa frustrasi. Roni menyadari masyarakat merasa kecewa karena pembangunan terhadap wilayah perbatasan dirasa stagnan.
"Saya pikir itu tidak masalah karena dia melihat situasi yang ada, betul semacam protes kepada pemerintah," kata Roni.
"Mereka merasa kecewa. Berpuluh tahun negara ini merdeka, tapi kondisinya masih seperti tidak merdeka," imbuhnya.
Kendati demikian, Roni menegaskan pihak kecamatan beserta jajaran ASN setempat tidak akan mengikuti langkah tersebut dan tetap akan melaksanakan perayaan kemerdekaan. Menurutnya, perayaan 17 Agustus sudah menjadi tradisi masyarakat, wujud rasa syukur, serta kewajiban bagi seluruh wilayah NKRI yang tidak bisa ditawar.
