.webp)
Minimnya progres infrastruktur di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini seakan menjadi bom waktu yang siap meledak. Kekecewaan warga memicu wacana serius mengenai nasionalisme di tengah masyarakat.
Menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, santer terdengar isu bahwa sebagian masyarakat adat enggan melaksanakan upacara maupun perayaan sebagai bentuk protes terbuka kepada negara.
Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung, membenarkan adanya riak-riak kekecewaan tersebut. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk dan tidak adanya respons memadai dari negara telah membuat masyarakat merasa lelah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isu itu sudah masuk ke telinga saya. Katanya, tidak usahlah kita merayakan 17 Agustus, toh tidak ada perubahan juga sampai saat ini," ungkap Meskanter menirukan keluhan warga, Sabtu (11/7/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat di garda terdepan NKRI ini sebenarnya tidak menuntut hal yang muluk-muluk, melainkan sekadar akses jalan yang layak untuk berkebun, menjual hasil tani, dan menyekolahkan anak.
Dinilai Protes yang Wajar
Camat Krayan Induk, Roni Firdaus, menilai fenomena tersebut sebagai bentuk frustrasi yang wajar. Ia menyadari masyarakat merasa kecewa karena pembangunan di wilayah perbatasan dirasa stagnan.
"Saya pikir itu tidak masalah karena dia melihat situasi yang ada, betul semacam protes kepada pemerintah," kata Roni.
"Mereka merasa kecewa. Berpuluh tahun negara ini merdeka, tapi kondisinya masih seperti tidak merdeka," imbuhnya.
Kendati demikian, Roni menegaskan bahwa pihak kecamatan beserta jajaran ASN setempat tidak akan mengikuti langkah tersebut dan tetap akan melaksanakan perayaan kemerdekaan sebagai wujud rasa syukur dan kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditawar.
Yang Dibutuhkan Cuma Jalan!
Persoalan di Krayan bukan sekadar soal ketiadaan anggaran, melainkan pola pembangunan yang dinilai sentralistik dan sering kali salah sasaran. Roni Firdaus mengonfirmasi adanya kesenjangan tajam antara usulan warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan realisasi proyek di lapangan.
"Di tingkat kecamatan, sebenarnya secara berjenjang masyarakat dan tokoh agama sudah kami libatkan dalam proses pengajuan usulan. Cuma memang yang terjadi, apa yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan," ujar Roni.
Ia mencontohkan, saat masyarakat sangat membutuhkan jalan untuk mobilitas ekonomi, yang terealisasi justru proyek lain yang tidak mendesak.
"Contohnya sekarang, masyarakat tidak pernah minta proyek A atau B. Yang masyarakat butuhkan itu jalan. Tapi yang datang justru yang tidak pernah kita pikirkan. Akhirnya, kegiatan itu terkesan hanya menghamburkan uang karena tidak menjawab permasalahan nyata masyarakat," tegasnya.
Masalah Krayan Dinilai Miskomunikasi Akut
Fenomena 'pembangunan sepihak' ini selaras dengan temuan disertasi Dr. Lidya Lestari Sitohang berjudul 'Cross-border interaction in the context of border-regional development in Kalimantan'. Riset tersebut menyoroti adanya "miskomunikasi akut" antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
"Hal ini menyebabkan pemerintah miskin wawasan mengenai kebutuhan spesifik di Krayan, sehingga proyek dieksekusi murni berdasarkan asumsi dari meja birokrat," tulis Lidya dalam disertasinya.
Lidya juga mencatat bahwa negara kerap mengabaikan peran kuat organisasi misionaris (gereja) dan lembaga adat, padahal tingkat kepercayaan warga kepada pemimpin adat (58,3%) dan agama (53,1%) jauh lebih tinggi ketimbang janji birokrasi.
Selain masalah salah sasaran, lemahnya koordinasi eksekusi proyek juga menjadi sorotan. Proyek fisik sering muncul tiba-tiba tanpa sosialisasi kepada pemerintah setempat maupun masyarakat.
"Tiba-tiba ada proyek muncul begitu saja, dikerjakan sedikit-sedikit. Kita tidak tahu siapa yang mengerjakan, laporannya seperti apa, dan targetnya sampai di mana. Jadi bagaimana masyarakat mau mengawasi?" keluh Roni.
Bahkan, pihak kecamatan sering kali baru dilibatkan saat muncul masalah di lapangan. "Giliran ada masalah, kami yang tidak menahu soal kegiatan malah direpotkan... Lantas kami dikira apa?" kesalnya.
Peringatan 'Bom Waktu' di Perbatasan
Kondisi ini membuat tokoh masyarakat mengingatkan pemerintah untuk tidak sekadar menggunakan narasi nasionalisme guna menutupi ketimpangan pembangunan.
Meskanter Agung menekankan bahwa para leluhur masyarakat adat di perbatasan telah bertaruh nyawa demi NKRI, namun timbal balik dari negara masih jauh dari harapan.
"Saya tidak menjamin ini suatu saat ya, di setiap wilayah-wilayah perbatasan ini, ini seperti bom waktu. Ketika bom ini akan meledak, tidak ada lagi yang bisa membendung," tegas Meskanter.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa kehadiran negara di perbatasan adalah sebuah kewajiban absolut sebagai wajah bangsa.
"Negara wajib hadir di setiap wilayah perbatasan, termasuk Krayan. Karena ini adalah wajah NKRI yang harus dibangun. Tidak ada tawar-menawar terkait itu," pungkasnya.
