.webp)
Pembangunan infrastruktur di Krayan, Kabupaten Nunukan menuai kritik tajam. Pola pembangunan dinilai tidak efektif hingga salah sasaran.
Disertasi Lidya Lestari Sitohang berjudul 'Cross-border interaction in the context of border-regional development in Kalimantan' menyebut perumusan kebijakan pembangunan di Krayan cenderung mengabaikan dinamika sosial masyarakat setempat. Menurut Lidya, terdapat jurang pemisah antara rencana kerja birokrat dengan realita kebutuhan di lapangan.
"Terdapat miskomunikasi akut antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal ini menyebabkan pemerintah miskin wawasan mengenai kebutuhan spesifik di Krayan, sehingga proyek dieksekusi murni berdasarkan asumsi dari meja birokrat," tulis Lidya dalam disertasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara kerap lupa bahwa pondasi sosial-ekonomi Krayan dibangun oleh peran kuat organisasi misionaris (gereja) dan lembaga adat. Selain itu, data riset membuktikan warga Krayan menempatkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemimpin agama (53,1% sangat penting) dan pemimpin adat (58,3% penting) ketimbang janji birokrasi," tuangnya.
Guna mencegah uang negara menguap sia-sia, riset yang dilakukan Lidya menyodorkan tiga rekomendasi utama, yakni menjadikan aktor lokal sebagai mitra strategis, membangun berbasis sosial-budaya, dan memangkas ego sektoral antar-tier pemerintahan.
"Hasil studi ini merekomendasikan pentingnya peran aktor nonpemerintah dan wajib melibatkan sejak awal perencanaan, bukan diundang saat seremoni gunting pita," tegasnya.
Merespons temuan ilmiah tersebut, Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung membenarkan adanya pola komunikasi yang buruk dari pemerintah. Ia mengungkapkan proyek fisik sering kali dijatuhkan begitu saja tanpa ada koordinasi mendasar.
"Ada pembangunan yang tiba-tiba muncul itu tanpa sepengetahuan kita. Jangankan lembaga adat yang tidak mengetahui, kadang pemerintah kecamatan setempat juga baru tahu setelah kegiatannya muncul," ungkap Meskanter saat dihubungi detikKalimantan melalui panggilan telepon, Sabtu (11/7/2026).
Lebih jauh dan mendalam, Meskanter mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan narasi nasionalisme buta demi menutupi ketimpangan pembangunan. Ia menegaskan persoalan ini bukan hanya terjadi di Krayan, melainkan menjadi potret seragam di wilayah perbatasan lain seperti Lumbis dan Apau Kayan.
"Negara perlu mengetahui, bahwa para leluhur masyarakat adat di perbatasan dahulu bertaruh nyawa dan berdarah-darah demi mempertahankan wilayah NKRI. Namun, apa yang diberikan oleh negara kepada kami, masyarakat adat di perbatasan," keluhnya.
"Jangan sampai kita mengklaim bahwa masyarakat adat yang hidup di setiap wilayah perbatasan ini adalah bagian dari nasionalisme yang tidak perlu diragukan lagi. Jika terus dibiarkan seperti ini, ini seperti bom waktu. Ketika bom ini meledak, tidak ada lagi yang bisa membendung," tegasnya.
Masyarakat adat di wilayah perbatasan menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan logis agar bisa bertahan hidup layak seperti warga negara di daerah lain.
"Negara wajib hadir di setiap wilayah perbatasan, termasuk Krayan. Karena ini adalah wajah NKRI yang harus dibangun. Tidak ada tawar-menawar terkait itu," pungkas Meskanter menutup pembicaraan.
Kemudian Camat Krayan, Roni Firdaus, mengonfirmasi adanya kesenjangan antara usulan warga dengan realisasi proyek di lapangan. Menurutnya, meskipun masyarakat dan tokoh adat sudah dilibatkan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hasil akhirnya kerap melenceng dari aspirasi awal.
"Di tingkat kecamatan, sebenarnya secara berjenjang masyarakat dan tokoh agama sudah kami libatkan dalam proses pengajuan usulan. Cuma memang yang terjadi, apa yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan," ujar Roni kepada detikKalimantan.
Roni mencontohkan masyarakat Krayan saat ini sangat membutuhkan akses jalan yang layak untuk menunjang mobilitas dan ekonomi. Namun, yang justru terealisasi sering kali proyek lain yang dianggap tidak mendesak oleh warga.
"Contohnya sekarang, masyarakat tidak pernah minta proyek A atau B. Yang masyarakat butuhkan itu jalan. Tapi yang datang justru yang tidak pernah kita pikirkan. Akhirnya, kegiatan itu terkesan hanya menghamburkan uang karena tidak menjawab permasalahan nyata masyarakat," tegasnya.
Selain persoalan salah sasaran, Roni juga menyoroti lemahnya koordinasi birokrasi terkait eksekusi proyek. Sering kali, pekerjaan fisik muncul tiba-tiba tanpa sosialisasi kepada pemerintah setempat maupun masyarakat.
"Tiba-tiba ada proyek muncul begitu saja, dikerjakan sedikit-sedikit. Kita tidak tahu siapa yang mengerjakan, laporannya seperti apa, dan targetnya sampai di mana. Jadi bagaimana masyarakat mau mengawasi?" ungkap Roni.
