.webp)
Kritik soal infrastruktur di wilayah perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, terus bergulir. Pemerintah pusat dinilai sentralistik dalam menentukan proyek, sehingga apa yang dibangun di lapangan sering kali tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat perbatasan.
Camat Krayan, Roni Firdaus, mengonfirmasi adanya kesenjangan antara usulan warga dengan realisasi proyek di lapangan. Menurutnya, meskipun masyarakat dan tokoh adat sudah dilibatkan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hasil akhirnya kerap melenceng dari aspirasi awal.
"Di tingkat kecamatan, sebenarnya secara berjenjang masyarakat dan tokoh agama sudah kami libatkan dalam proses pengajuan usulan. Cuma memang yang terjadi, apa yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan," ujar Roni saat dihubungi detikKalimantan, Sabtu (11/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roni mencontohkan masyarakat Krayan saat ini sangat membutuhkan akses jalan yang layak untuk menunjang mobilitas dan ekonomi. Namun, yang justru terealisasi sering kali proyek lain yang dianggap tidak mendesak oleh warga.
"Contohnya sekarang, masyarakat tidak pernah minta proyek A atau B. Yang masyarakat butuhkan itu jalan. Tapi yang datang justru yang tidak pernah kita pikirkan. Akhirnya, kegiatan itu terkesan hanya menghamburkan uang karena tidak menjawab permasalahan nyata masyarakat," tegasnya.
Selain persoalan salah sasaran, Roni juga menyoroti lemahnya koordinasi birokrasi terkait eksekusi proyek. Sering kali, pekerjaan fisik muncul tiba-tiba tanpa sosialisasi kepada pemerintah setempat maupun masyarakat.
"Tiba-tiba ada proyek muncul begitu saja, dikerjakan sedikit-sedikit. Kita tidak tahu siapa yang mengerjakan, laporannya seperti apa, dan targetnya sampai di mana. Jadi bagaimana masyarakat mau mengawasi?" ungkap Roni.
Kondisi ini, lanjut Roni, kerap menyulitkan posisi pihak kecamatan. Saat terjadi masalah di lapangan, pihak pemerintah daerah sering kali baru dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan, padahal proses perencanaannya tidak transparan sejak awal.
"Giliran ada masalah, kami yang tidak menahu soal kegiatan malah direpotkan, sementara kami sebagai masyarakat dan pemerintah tidak pernah tau adanya kegiatan tersebut. Lantas kami dikira apa?" kesalnya.
Fenomena 'pembangunan sepihak' ini senada dengan temuan disertasi akademisi Dr. Lidya Lestari Sitohang berjudul 'Cross-border interaction in the context of border-regional development in Kalimantan'. Riset tersebut menyoroti bahwa miskomunikasi akut di tubuh birokrasi menyebabkan pemerintah miskin wawasan mengenai kebutuhan spesifik warga Krayan.
Riset tersebut menegaskan pentingnya melibatkan aktor lokal seperti tokoh adat dan gereja sejak tahap perencanaan, bukan sekadar pelengkap saat seremoni. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen, yang menyebut pembangunan perbatasan tidak boleh memonopoli intervensi fisik dengan mengabaikan aktor non-pemerintah.
