.webp)
Menjelang Hari Kemerdekaan ke-81 RI, ada dua kabar mencolok dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Ada yang mau mengibarkan 1.000 Bendera Merah Putih, ada juga yang ogah merayakan 17 Agustus nanti karena diselimuti rasa kecewa.
Seribu Bendera Merah Putih akan berkibar di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan itu digelar pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Bendera-bendera tersebut akan dipasang di sepanjang jalan Desa Temajuk hingga Border Pos Lintas Batas Temajuk-Teluk Melano, Sarawak, Malaysia. Kegiatan itu mengusung semangat nasionalisme sekaligus memperkenalkan potensi kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Rumah Jurnalis, Achmad Munzirin mengatakan pengibaran 1.000 bendera merupakan simbol bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Melalui Ekspedisi Merah Putih, kami ingin menghadirkan pesan bahwa semangat kebangsaan harus terus berkibar hingga ke batas negeri. Sebanyak 1.000 Bendera Merah Putih akan dipasang di sepanjang jalan Desa Temajuk menuju Border Pos Lintas Batas Temajuk-Teluk Melano sebagai simbol cinta Tanah Air dan persatuan bangsa," kata Achmad.
 Warga tanam padi dan pisang di jalan rusak berlumpur di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Foto: Dok. Istimewa |
Sementara itu di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kekecewaan atas minimnya progres infrastruktur memicu wacana serius di tengah masyarakat. Menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, santer isu sebagian masyarakat adat enggan melaksanakan upacara maupun perayaan sebagai bentuk protes kepada negara.
Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung, membenarkan adanya riak-riak kekecewaan tersebut di kalangan warga. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk dan tidak adanya respons memadai dari negara membuat masyarakat lelah.
"Isu itu sudah masuk ke telinga saya. Katanya, tidak usahlah kita merayakan 17 Agustus, toh tidak ada perubahan juga sampai saat ini," ungkap Meskanter menirukan keluhan warga kepada detikKalimantan, Sabtu (11/7/2026).
Meskanter menegaskan masyarakat di garda terdepan tidak menuntut hal yang muluk-muluk. Melainkan sekadar akses jalan yang layak untuk berkebun, menjual hasil tani, dan menyekolahkan anak. Ia berharap agar pemerintah tidak melakukan pembiaran yang berpotensi melunturkan rasa nasionalisme warga perbatasan di masa depan.
"Saya tidak menjamin ini suatu saat ya, di setiap wilayah-wilayah perbatasan ini, ini seperti bom waktu. Ketika bom ini akan meledak, tidak ada lagi yang bisa membendung," tegasnya.
