DPRD Nunukan Lobi TNI AU Kerahkan Pesawat Atasi Krisis Transportasi Nataru

Oktavian Balang - detikKalimantan
Minggu, 16 Nov 2025 10:31 WIB
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni (kanan) melakukan audiensi dengan Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A Dhewo (kiri). Foto: Istimewa
Nunukan -

Komisi III DPRD Nunukan meminta Mabes TNI Angkatan Udara (AU) agar memberikan diskresi untuk mengerahkan pesawat angkut militer di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini menjadi solusi darurat untuk mengatasi krisis transportasi Nataru di wilayah Krayan, perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, mengatakan pesawat subsidi yang beroperasi saat ini dipastikan tidak mampu menampung lonjakan penumpang dan kebutuhan logistik warga yang akan merayakan Natal.

"Oleh karena itu, kemarin Danlanud bersama dengan Forkopimda Kaltara bersilaturahmi ke Mabes TNI untuk berjumpa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuk mengizinkan penggunaan pesawat TNI," terangnya kepada detikKalimantan. Sabtu (15/11/2025) malam.

Menurutnya masalah ini adalah persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Ryan membandingkan kondisi ini dengan penanganan mudik Lebaran yang menurutnya jauh lebih diperhatikan, bahkan sampai mengerahkan kapal perang.

"Kalau mudik Lebaran, kapal perang saja bisa dikondisikan pemerintah pusat. Sementara untuk wilayah pedalaman seperti Krayan, untuk arus mudik dan balik (Nataru) ini bukan jarang, tapi sebaliknya, tidak pernah diantisipasi," tegasnya.

Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017 dirinya intens mengamati masalah ini. Dampaknya, warga Krayan harus rela transit berhari-hari bahkan hingga sebulan di Tarakan, Malinau, atau Tanjung Selor hanya untuk menunggu kepastian penerbangan.

"Mereka harus booking tiket sebulan sebelumnya. Yang pertama tentu biaya membengkak, yang kedua tidak ada jaminan, ini kan berkenaan dengan izin mereka di tempat kerja," jelasnya.

Untuk mengatasi krisis ini, Ryan Antoni mengaku telah bertemu langsung dengan Komandan Lanud Anang Busra Tarakan. Tujuannya adalah melobi bantuan pesawat militer dan meminta agar aspirasi ini diteruskan langsung ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Jakarta.

"Secara regulasi, alat negara (pesawat TNI) memang tidak bisa untuk kegiatan komersial. Tetapi saya bilang, seharusnya kebijakan itu asimetris dan lebih fleksibel, apalagi ini berkaitan dengan masalah kemanusiaan," kata Ryan.




(bai/bai)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork