.webp)
Komisi III DPRD Nunukan meminta Mabes TNI Angkatan Udara (AU) agar memberikan diskresi untuk mengerahkan pesawat angkut militer di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini menjadi solusi darurat untuk mengatasi krisis transportasi Nataru di wilayah Krayan, perbatasan Indonesia-Malaysia.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, mengatakan pesawat subsidi yang beroperasi saat ini dipastikan tidak mampu menampung lonjakan penumpang dan kebutuhan logistik warga yang akan merayakan Natal.
"Oleh karena itu, kemarin Danlanud bersama dengan Forkopimda Kaltara bersilaturahmi ke Mabes TNI untuk berjumpa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) untuk mengizinkan penggunaan pesawat TNI," terangnya kepada detikKalimantan. Sabtu (15/11/2025) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya masalah ini adalah persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Ryan membandingkan kondisi ini dengan penanganan mudik Lebaran yang menurutnya jauh lebih diperhatikan, bahkan sampai mengerahkan kapal perang.
"Kalau mudik Lebaran, kapal perang saja bisa dikondisikan pemerintah pusat. Sementara untuk wilayah pedalaman seperti Krayan, untuk arus mudik dan balik (Nataru) ini bukan jarang, tapi sebaliknya, tidak pernah diantisipasi," tegasnya.
Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017 dirinya intens mengamati masalah ini. Dampaknya, warga Krayan harus rela transit berhari-hari bahkan hingga sebulan di Tarakan, Malinau, atau Tanjung Selor hanya untuk menunggu kepastian penerbangan.
"Mereka harus booking tiket sebulan sebelumnya. Yang pertama tentu biaya membengkak, yang kedua tidak ada jaminan, ini kan berkenaan dengan izin mereka di tempat kerja," jelasnya.
Untuk mengatasi krisis ini, Ryan Antoni mengaku telah bertemu langsung dengan Komandan Lanud Anang Busra Tarakan. Tujuannya adalah melobi bantuan pesawat militer dan meminta agar aspirasi ini diteruskan langsung ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Jakarta.
"Secara regulasi, alat negara (pesawat TNI) memang tidak bisa untuk kegiatan komersial. Tetapi saya bilang, seharusnya kebijakan itu asimetris dan lebih fleksibel, apalagi ini berkaitan dengan masalah kemanusiaan," kata Ryan.
Selain berharap pada diskresi TNI AU, Ryan juga mendorong pemerintah menyusun skema lain, seperti mengajak diskusi maskapai swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program subsidi ongkos angkut.
"Entah frekuensinya ditambah atau memang armadanya ditambah sekaligus untuk mengantisipasi ini," usulnya.
Ryan menekankan bahwa kebutuhan jelang Nataru bukan hanya soal manusia, tetapi juga logistik dalam jumlah besar.
"Natal di Krayan itu butuh logistik dalam jumlah besar, sementara tidak ada alat angkutnya dari kota. Pesawat Cassa TNI itu bisa angkut 12-13 orang, kalau CN bisa lebih, ini akan sangat membantu," paparnya.
Ryan menyadari bahwa waktu sudah sangat mepet. Namun, ia berharap lobi yang dilakukannya ke TNI AU dapat membuahkan hasil positif demi warga perbatasan.
"Saya tidak bisa memastikan estimasinya kapan (ada keputusan). Tapi saya berharap masyarakat di Krayan tidak kemudian skeptis dan putus asa," tuturnya.
Ia mengirimkan pesan kuat kepada pemerintah bahwa perencanaan harus dimulai dari sekarang untuk tahun depan, bukan saat masalah sudah terjadi.
"Harapan saya, ini menjadi referensi kita ke depan. Harusnya dari Januari tahun depan, kita sudah mulai *konsen* merumuskan skema apa yang tepat untuk mengantisipasi arus mudik Natal," katanya.
"Kalau pihak Mabes TNI AU, terkhusus KSAU, mau mengizinkan, maka luar biasa akan terbantu sekali itu logistik maupun arus mobilisasi orang," pungkasnya.
