UGM Telusuri Ramai Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Bergaya Hedon

Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Bagus Kurniawan/detikcom.

Sleman -

Beredar informasi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak tepat sasaran. Saat ini pihak kampus sedang melakukan penelusuran.

"Kemarin ada yang upload ke medsos yang mengatakan ini kok dapat KIPK kok hidupnya hedon," kata Sekretaris UGM Andi Sandi, saat dihubungi wartawan, Jumat (3/5/2024).

Sandi mengatakan salah satu yang ditelusuri adalah adanya laporan mahasiswa penerima KIPK yang memiliki mobil dan bisa gonta ganti ponsel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah laporan terakhir yang masuk itu jadi ada yang (punya) KIPK tapi naik mobil pakai handphone ini, ganti terus nah itu yang sekarang ditelusuri," ujarnya.

Sebelum laporan ini, UGM juga sudah menerima laporan dugaan KIPK yang tidak tepat sasaran. Namun, setelah dilakukan verifikasi, hal itu tidak terbukti.

"Jadi salah satunya itu yang sempat dilaporkan ke kementerian itu masuk ke Irjen bahwa ini anak KIPK tapi bisa nonton konser apa gitu di Inggris. Nah rupanya anak itu memang dapat Indonesian International Student Mobility Awards(ISMA), jadi dapat beasiswa untuk Student Mobility Awards itu. Jadi bukan karena dia punya lebih duit," ujarnya.

Ke depan, UGM akan melakukan seleksi ketat terhadap data calon penerima KIPK agar tepat sasaran.

"UGM akan tetap memeriksa secara detail pengusulan-pengusulan yang diajukan untuk KIPK, dan kalaupun ada kesalahan akan kita perbaiki," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga membuka hotline aduan jika ada yang menemukan KIPK yang tidak tepat sasaran.

"Kalau kita silakan saja melapor ada hotline-nya dan itu kita terbuka. Karena begini, kita memang mengusulkan tapi kan menetapkan iya atau tidak dari kementerian," ujarnya.

Di sisi lain, jika penerima KIPK terbukti melakukan pelanggaran maka bantuan untuk kuliah itu bisa dicabut. Selain itu yang bersangkutan juga akan mendapat sanksi dari UGM.

"Kalau memang betul itu ada pelanggaran, kita akan minta KIPK itu dicabut oleh kementerian dan dari UGM pasti ada sanksi," pungkasnya.