Mentan Sebut 26 Merek Beras Diduga Oplosan Masuk Penyidikan

Jogja -

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengonfirmasi 26 merek beras yang beredar disebut telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos, telah masuk penyidikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Selain itu, 10 perusahaan juga terseret dalam kasus ini.

"Totalnya, merek ya, 212 (merek), itu kalau tidak salah ada 10 (perusahaan), tapi masih ada berikutnya," jelasnya saat ditemui usai menghadiri Rakordal TW II di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Selasa (29/7/2025).

"Ada 10 perusahaan, ada 26 merek yang sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan," sambung Amran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Amran menegaskan, siapa saja yang terbukti terlibat dalam kasus ini, sesuai perintah Presiden RI, akan ditindak tegas.

"Oiya pasti (diproses hukum). Oplosan yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan, saya kira yang melanggar tindak, tegas, itu perintah bapak presiden," tegasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, sebanyak 212 merek beras yang beredar disebut telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos. Penindakan terhadap pelanggaran itu kini tengah ditindalanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

Amran mengatakan penindakan yang tegas perlu dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras telah merugikan masyarakat, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Amran menjelaskan, semua beras yang dihasilkan petani hingga ke penggilingan terdapat subsidi pemerintah. Artinya negara telah menyalurkan dana dalam proses produksi beras. Ia merincikan, subsidi yang dimaksud adalah mulai dari pengadaan pupuk subsidi, traktor, benih, hingga irigasi.

"Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN," kata Amran dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

Selain merugikan negara, para produsen beras itu juga disebut telah mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas harganya.