Menkes Sebut Penerapan KRIS Diundur, RSPS Bantul: Kita Sudah Siap 90%

Ilustrasi rumah sakit. Foto: Getty Images/sutiporn

Bantul -

Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul menyebut kesiapan bed untuk kelas rawat inap standar (KRIS) hampir 90%. Namun ternyata penerapan KRIS diundur hingga akhir tahun dari jadwal sebelumnya bulan Juli.

"Terkait dengan KRIS kita masih terus persiapan dan saat ini sudah hampir mencapai 90 persen selesai," kata Direktur RSPS Bantul, dr. Atthobari kepada wartawan usai road to Paseban fun run di Bantul, Sabtu (31/5/2025).

Adapun saat ini di RSPS memiliki 290 bed atau tempat tidur. Nantinya, 60% dari jumlah itu merupakan bed untuk KRIS.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena rumah sakit negeri setidaknya 60% dari kapasitas bed distandarkan dengan KRIS. Nah, di Rumah Sakit Panembahan Senopati hampir selesai," ucapnya.

Direktur RSPS Bantul, dr. Atthobari (kedua dari kanan) saat memberikan keterangan, Sabtu (31/5/2025). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Di RSPS, kamar KRIS sudah ada dan tinggal melakukan perbaikan sesuai standar dari pemerintah. Satu ruangan KRIS maksimal berisi empat tempat tidur.

"Selain itu terdapat satu kamar mandi di dalam ruangan, ruangan ber-AC dan memberlakukan jarak antar bed sesuai standar dengan sekat berupa gorden," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan ditargetkan berlaku 1 Juli 2025, dengan mulai memasuki masa transisi pemberlakuan 30 Juni 2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada sejumlah RS yang belum siap menerapkan KRIS.

Budi menyebut total RS di Indonesia yang ditargetkan menerapkan KRIS adalah 83,7 persen dari total 3.240 RS. Sementara RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS sebanyak 2.715 RS. Di sisi lain, RS yang tidak menjadi target KRIS adalah 80 RS yakni RS D Pratama, RS Bergerak, RS Lapangan.

"Kita sekarang memang ada deadline 30 Juni untuk bisa diterapkan," katanya.

Dengan adanya ketidaksiapan di sejumlah faskes, termasuk terkait penerapan 12 kriteria yang perlu dipenuhi, masa transisi penerapan diperpanjang hingga akhir Desember 2025.

"Dengan masih perlu adanya penyesuaian dan Perpres-nya, masa transisi implementasi KRIS diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025," lanjut Budi.