Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Proses pengurusan sertifikat halal ini disebut mudah dan bisa membantu pengembangan usaha pelaku UMK.
Hal itu disampaikan salah satu pelaku usaha gudeg, Laras Ayu Anggi. Dia menyebut mengurus sertifikasi halal tak sulit karena mendapat pendampingan.
"Sangat mudah dapatnya. Ini dulu ikut pendampingan yang dari UIN terus didampingi sampai sekarang dapat," ujar Ayu saat ditemui wartawan di aula LPPT UGM, Sleman, Selasa (4/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ayu menyebut ada banyak keuntungan usai mendapatkan sertifikat halal ini. Dia mengaku penjualan gudegnya semakin dipercaya orang dan lebih mudah memasarkan produk.
"(Sertifikat halal penting) Untuk lebih meningkatkan penjualan terus pemasaran jadi lebih gampang. Perbedaannya itu (sekarang) semakin banyak dipercaya orang, semakin banyak pembeli, pembeli dari dinas juga," ucapnya.
Hal senada disampaikan pengusaha lainnya, Sumartoyo dari Bale Raos. Dia menyebut sebagai salah satu tujuan kuliner di Jogja dia ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen.
"Kami ingin memberikan keamanan, kenyamanan bagi konsumen salah satunya kita menjamin halal dari konsumen kita," kata Toyo.
Toyo mengaku mendapatkan sertifikat halal tidak terlalu susah. Hanya harus teliti karena produk di resto itu jumlahnya mencapai ratusan item. Butuh hampir dua bulan untuk menyelesaikan semua administrasinya.
"Proses internal dari rumah makan ini hampir 1,5 bulan karena dengan jumlah item. Tapi setelah ada audit itu dua minggu sudah selesai," ujar dia.
![]() |
100 Pelaku Usaha di DIY Terima Sertifikat Halal
Selain Ayu dan Toyo, BPJPH menyerahkan total 100 sertifikat halal ke pelaku usaha di Jogja. Penyerahan seritifikat halal itu dilakukan langsung Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di LPPT UGM, Sleman.
Dalam arahannya, Babe Haikal mengatakan Indonesia menjadi peringkat ke-8 negara penghasil produk halal. Jauh di bawah China yang berada di peringkat pertama.
"Indonesia sudah sampai no 8 negara yang sudah menghasilkan produk halal," ujar Babe Haikal di depan para pelaku usaha di aula LPPT UGM.
Babe Haikal menyebut saat ini potensi produk halal ternyata lebih mudah diterima oleh pasar luar negeri. Bahkan saat ini produk halal dalam negeri sudah dimasuki dari negara lain.
"Yang kita konsumsi itu banyaknya dari produk asing, jadi mereka buat di luar bawa ke sini kita beli lagi. Jadi ini ada yang salah," ujarnya.
Dia melanjutkan, dengan lahirnya BPJHP ini menjadi tantangan untuk mewujudkan halal Indonesia menjadi nomor satu. Mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia.
"Maka ini menjadi wujud tantangan menjadikan Indonesia nomor satu dan saya ingin buktikan itu," tegasnya.
Potensi pasar produk halal yang terbuka lebar juga harus dimanfaatkan. Semakin banyak produk halal yang diekspor maka perekonomian nasional ikut terdongkrak, termasuk membuka lapangan kerja baru.
BPJPH saat ini tengah membuka lowongan kerja pendamping Proses Produk Halal (PPH). Total dibutuhkan sekitar 2 juta orang untuk menjadi pendamping.
"Dalam tiga bulan ini sudah 12 ribu orang kita rekrut (menjadi pendamping PPH). Sudah 100 ribu pelaku usaha yang kita terbitkan (sertifikat halal) dan sudah 600 ribu sertifikat halal yang sudah kita keluarkan dalam 3 bulan ini," tegasnya.
(ams/dil)
Komentar Terbanyak
Mahasiswa Amikom Jogja Meninggal dengan Tubuh Penuh Luka
UGM Sampaikan Seruan Moral: Hentikan Anarkisme dan Kekerasan
Siapa yang Menentukan Gaji dan Tunjangan DPR? Ini Pihak yang Berwenang