Anggaran Masih Diblokir Pusat, Pembayaran UGR Tol Jogja-YIA Berpotensi Mundur

Sleman -

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Hary Listantyo Prabowo menyebut anggaran pelaksanaan pengadaan tanah Tol Solo-Jogja-YIA belum cair. Kondisi ini diperkirakan berdampak pada mundurnya pembayaran uang ganti rugi (UGR) warga terdampak tol.

Hary mengatakan, berdasarkan info terbaru yang dia dapatkan, diperkirakan anggaran yang diturunkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum hanya 50 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Ini merupakan imbas pemecahan Kementerian PUPR dan adanya kebijakan pemangkasan dan refocusing anggaran 2025.

"Sampai saat ini anggaran masih diblokir, belum dibuka oleh pemerintah pusat. Info terakhir yang kami dengar justru ada pemotongan anggaran hingga 50 persen," jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (3/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemblokiran dan pemotongan anggaran ini tentu berdampak pada kinerja tim panitia pengadaan tanah tol. Terutama untuk tahapan penilaian appraisal hingga musyawarah yang tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Jika sesuai jadwal awal, seharusnya penilaian appraisal bisa rampung pada akhir Januari 2025. Selanjutnya memasuki tahapan musyawarah pada medio Februari 2025. Hanya saja hingga hari ini belum ada kejelasan terkait pembukaan blokir anggaran di Kementerian PU.

"Misal perkiraan anggaran turun akhir Februari ini. Maka tahapan setelahnya adalah penilaian appraisal pada akhir Maret, berlanjut ekspose hasil penilaian appraisal pada medio April 2025," katanya.

Rencana selanjutnya adalah musyawarah bentuk ganti rugi pada medio akhir April 2025. Pada bulan Mei masuk tahapan validasi oleh Panitia Pengadaan Tanah. Selanjutnya validasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Solo-Jogja-YIA pada bulan Juni.

"Nanti Juli, dokumen sudah masuk Kementerian PU pusat, lalu Agustus ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan September mungkin baru cair atau pembayaran UGR," ujarnya.

Mundurnya anggaran ini, berdampak pada pembayaran uang ganti rugi (UGR) 727 bidang tanah. Detailnya 298 bidang tanah di Mejing Wetan, 40 bidang tanah di Gejawan Wetan. Lalu 72 bidang tanah di Dusun Kluwih, 149 bidang tanah di Dusun Pasekan Kidul dan 168 bidang tanah di Dusun Gamplong II.

"Jadi tahapannya mundur semua, karena tahapan appraisal juga belum dimulai. Cuma 5 Dusun itu saja, untuk yang lainnya tetap berjalan normal karena penilaian appraisal sudah berlangsung tahun 2024 kemarin," katanya.

Walau begitu Hary memastikan bahwa pembayaran UGR tetap utuh. Tepatnya sesuai dengan penilaian tim appraisal pengadaan tanah untuk tol. Dampaknya hanya waktu pembayaran yang mundur dari jadwal semula.

"Kalau UGR anggaran di LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), kalau Kementerian PU anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanahnya. Tidak terdampak untuk nominal UGR-nya," ujarnya.

Atas kondisi ini, Hary menuturkan kemungkinan tidak ada agenda lapangan pada medio Februari 2025. Waktu ini akan dimanfaatkan untuk validasi berkas. Terutama yang sempat dikembalikan oleh LMAN.

"Februari nanti kemungkinan off untuk appraisal dan musyawarah. Nanti fokus ke validasi 700 berkas untuk waktu itu. Kemarin ada yang belum validasi karena ada berkas belum lengkap, lalu sengketa. Nanti kejar itu," katanya.

Hary meminta agar warga terdampak tol Solo-Jogja-YIA seksi 3 ruas Jogja-YIA tetap tenang. Ini karena pembayaran UGR, khususnya di lima dusun terdampak tetap terbayarkan. Hanya saja, untuk waktu pencairan UGR kemungkinan mundur dari jadwal awal.

"Nanti kalau sudah mau pembayaran biasanya kami sampaikan ke Jogoboyo wilayah. Persiapan untuk waktu pembayaran UGR. Pasti kami kabari," ujarnya.