Sritex Pailit, Apindo: Bisa Berujung PHK Massal

Pertemuan antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan APINDPO — Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani. Foto: Aulia Damayanti/detikcom

Jogja -

Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (SRIL) atau Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang, beberapa waktu lalu. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bisa terjadi PHK massal setelahnya.

Dilansir detikFinance, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani membahas persoalan Sritex yang sudah dinyatakan pailit tersebut.

"Jadi kita kembali lagi kalau urusan seperti itu (upaya penyelamatan Sritex) kan serahkan kepada pemerintah ya. Jadi saya rasa ada proses yang harus dihadapi," kata Shinta saat ditemui wartawan setelah konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat memengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," sambung dia.

Shinta mengungkapkan, pihak pengusaha sebetulnya sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah Sritex. Namun, dia enggan banyak buka suara soal apa masukan yang dimaksud.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," kata dia.

Dalam pertemuan dengan pemerintah tersebut, kondisi industri padat karya telah banyak mengalami PHK. Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai," terangnya.

"Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," kata Shinta.