Jokowi soal Rencana Berkantor di IKN Mulai September: Lihat Kondisi

Jokowi meresmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak RS Sardjito Yogyakarta. — Presiden Jokowi. (Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres)

Sleman -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwacanakan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai September 2024 mendatang. Terkait hal itu, Jokowi memberikan jawaban.

Ditemui usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RSUP Dr Sardjito, Jokowi menyebut kepastiannya berkantor di IKN masih melihat kondisi lapangan.

"Lihat kondisi lapangan," ujar Jokowi, Rabu (28/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepindahan Jokowi berkantor di IKN sendiri bergantung pada kesiapan sejumlah fasilitas. Terutama Bandara IKN yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Karena memang banyak hal yang belum selesai misalnya airport belum. Sehingga nanti kalau sudah pindah ke sana mestinya kalau kita mau ke Papua ya dari IKN. Kalau kita mau ke NTT dari IKN. Kita mau ke Aceh juga dari IKN. Kalau airportnya belum jadi,"katanya.

Saat ditanya lebih jauh, Jokowi mengiyakan masih menunggu bandara selesai dibangun baru pindah berkantor di IKN.

"(Sekarang menunggu airport dulu?) Airport," pungkas dia.

Sebelumnya, melansir detikFinance, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwacanakan bakal pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai bulan September 2024 mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal wacana ini.

Hasan mengatakan sejauh ini belum ada rincian rencana Jokowi untuk berkantor di IKN bulan September. Dia menyatakan belum ada jadwal resmi Jokowi untuk hal itu.

"Kami belum tahu detailnya ke depan," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Yang jelas, menurut Hasan, Jokowi sudah berkali-kali mencoba berkantor di IKN, bahkan menggelar rapat kabinet. Dia menekankan bisa saja hal itu dilakukan lagi dalam waktu dekat.

"Tapi yang jelas kan Bapak Presiden sebelum tanggal 17 Agustus pernah mencoba rapat Kabinet pertama. Rapat Kabinet Paripurna Pertama di sana dan itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk melakukannya lagi," beber Hasan.