Jokowi soal Rencana Pembatasan BBM Subsidi 1 Oktober 2024: Masih Sosialisasi

Sleman -

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang. Dia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. Kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan. Belum ada rapat," kata Jokowi ditemui wartawan di RSUP Dr Sardjito, Sleman, Rabu (28/8/2024).

Jokowi kemudian membeberkan beberapa pertimbangan pemerintah membatasi BBM. Terutama terkait dengan kondisi polusi dan terkait efisiensi APBN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pertama ini berkaitan nanti utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk yang 2025," pungkasnya.

Sebelumnya sebagaimana dikutip dari detikFinance, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membenarkan adanya rencana untuk melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8).

Bahlil mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

"Permen," kata Bahlil mengkonfirmasi.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Bahlil mengatakan, penurunan terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," terangnya.

Lebih lanjut, dalam rapat kerja antara Bahlil dan Komisi VII membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 terdapat beberapa hal yang disepakati. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd. Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.