.webp)
BPBD DIY sudah menerima laporan dari sejumlah daerah terkait krisis air imbas kemarau. Mungkinkah dilakukan modifikasi cuaca?
Kabid Penanganan Darurat BPBD DIY, R. Tito Asung Kumoro Wicaksono, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB hingga BMKG terkait kemungkinan modifikasi cuaca di DIY. Namun, operasi modifikasi cuaca hanya bisa dilakukan jika ada potensi awan hujan.
"Kita tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca kalau belum ada benih-benih awan hujan. Lha mau dioperasi modifikasi cuaca gimana kalau masih musim kemarau? Enggak ada awan hujan kan enggak mungkin. Jadi, persyaratannya harus ada awan hujan, mulai muncul awan hujan," ujarnya saat dihubungi detikJogja, Kamis (30/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkap potensi awan hujan kemungkinan baru ada pada bulan November. Sehingga operasi modifikasi cuaca kemungkinan dilakukan jika kemarau berkepanjangan.
"Teman-teman BNPB maupun BMKG sudah menyampaikan saat rapat koordinasi. Kemungkinan ada potensi awan hujan yang bisa kita lakukan operasi modifikasi cuaca itu baru di bulan November," katanya.
Tito mengatakan fenomena kekeringan di DIY saat ini menjadi perhatian BPBD DIY. Saat ini pihaknya tengah berencana menggeser anggaran untuk menanggulangi dampak kemarau.
"Kita ini kan kemungkinan 10 hari ke depan sampai 2 minggu ke depan kita akan melakukan monev. Monev di mana kita pengin mendapatkan informasi dari kabupaten/kota dampaknya itu seberapa jauh. Sehingga kita pun juga mulai merencanakan untuk pergeseran Belanja Tidak Terduga atau BTT," jelasnya.
"Karena apa? Ya untuk supporting itu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap kita nanti membuat istilahnya RKB, Rencana Kebutuhan Biaya, untuk mendukung wilayah-wilayah terdampak kekeringan di kabupaten," terangnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, saat ini tiga kabupaten di DIY telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Sementara Kabupaten Kulon Progo masih berproses menerbitkan surat keputusan (SK) siaga darurat.
"Jadi yang sudah kepala daerahnya menerbitkan status siaga darurat hidromet kekeringan atau bencana kekeringan itu tiga kabupaten. Yaitu yang pertama, awal itu Bantul sama Gunungkidul, terus Sleman. Kulon Progo berproses," jelasnya.
Sebelumnya, Tito menyebut 4 kabupaten yang ada di DIY sudah melaporkan adanya krisis air bersih. Krisis air itu berada di beberapa titik.
"Jadi gini, bicara krisis air pun juga masih spot-spot. Yang punya wilayah itu kan kabupaten. Konsep kita itu provinsi hanya sebagai supporting, yang bergerak operasional dahulu itu adalah kabupaten," jelasnya.
"Di Gunungkidul sudah ada, di Bantul sudah ada, di Sleman sudah ada, di Kulon Progo sudah ada. Hanya di kota memang tidak ada laporan terkait itu," kata Tito.
