PAN Bicara soal Nasib Akmal di DPRD Sleman Usai Jadi Tersangka Korupsi

Sleman -

Kasus korupsi dana hibah pariwisata Pemkab Sleman menyeret Anggota DPRD Kabupaten Sleman Raudi Akmal. Anak dari eks Bupati Sleman Sri Purnomo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi pada 2020.

Terkait nasib Raudi di kursi legislatif, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sleman pun buka suara. Ketua DPD PAN Sleman, Raden Inoki Azmi Purnomo, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPW maupun DPP mengenai nasib Raudi Akmal.

"Terhadap posisi saudara Raudi Akmal sebagai anggota Fraksi dan sebagai tindak lanjut atas status hukum yang melekat pada saudara RA, kami berkoordinasi dengan DPW dan DPP untuk mengambil langkah sesuai aturan partai," ujarnya saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, mengenai kasus hukum yang menjerat Raudi, Inoki mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum memutuskan apakah akan memberikan pendampingan hukum untuk Raudi atau tidak.

"Belum (memutuskan apakah akan memberikan pendampingan hukum), masih kami koordinasikan," jelas Inoki.

"(Tapi) Sangat dimungkinkan PAN melakukan pendampingan hukum sebagai bagian dari penegakan hukum secara objektif," imbuh anggota Komisi C DPRD DIY itu.

Inoki juga menegaskan, PAN menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pihaknya juga mendorong proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan obyektif.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menetapkan anggota DPRD Kabupaten Sleman Raudi Akmal sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2020. Usai dijadikan tersangka, Raudi langsung ditahan dan dibawa ke Rutan Kelas II A Yogyakarta atau Lapas Wirogunan, Senin (22/6) malam.

Kepastian penetapan putra dari mantan Bupati Sleman Sri Purnomo itu diumumkan langsung oleh Kajari Sleman Bambang Yunianto. Sebelumnya, Raudi sudah dua kali mangkir pemeriksaan oleh penyidik. Dan pada pemanggilan ketiga, Raudi hadir dan oleh penyidik langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik Kejaksaan Negeri Sleman telah meningkatkan status seorang saksi dan menetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman tahun 2020," kata Bambang saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kejari Sleman, Senin (22/6) malam.

"Yaitu saksi dengan inisial RA. Saya ulangi, saksi dengan inisial RA yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2019 sampai 2024 dan periode 2024 sampai 2029," lanjutnya.

Bambang menambahkan, posisi perkara tersebut yakni bahwa di tahun 2020 Kabupaten Sleman memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp 68 miliar dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampak akibat Pandemi COVID-19.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 dan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No : KM/694/PL.07.02/M-K/2020 yang diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No : KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional T.A. 2020.

"Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman, ditemukan perbuatan aktif dari tersangka RA dalam Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman Tahun 2020," ujarnya.