Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko buka suara soal terancam dipecat Golkar buntut punya kartu tanda anggota (KTA) ganda. Ambar menghormati keputusan tersebut dan mengaku sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto.
"Apapun keputusan partai kita hormati, yang penting saya pendukungnya Pak Prabowo. Dari pilpres sampai sekarang saya pendukungnya Pak Prabowo," kata Ambar kepada detikJogja, Rabu (26/11/2025).
Ambar tak memerinci detail soal KTA ganda yang disebut Golkar. Dia hanya menegaskan sejak dulu adalah pendukung Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan hanya wilayah DIY dan Jateng, se-Indonesia sudah tahu saya pendukungnya Pak Prabowo," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko diketahui punya dua KTA partai, yakni Golkar dan Gerindra. Hal ini diungkap Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo, Wisnu Prastya.
"Sekitar satu minggu lalu, kami dapat info Wabup Kulon Progo, Ambar Purwoko punya KTA ganda. Padahal sepengetahuan kami selama ini, dia berada di Partai Golkar. Bahkan DPD I Golkar DIY menugaskannya sebagai Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY," kata Wisnu Prastya, saat dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (26/11).
Wisnu mengatakan akan ada sanksi terkait kepemilikan KTA ganda ini. Dia menyebut sanksi itu berupa peringatan atau pencabutan KTA.
"Untuk tindakannya saya kurang paham apakah dalam bentuk peringatan atau bahkan pencabutan KTA. Seluruhnya menjadi kewenangan penuh DPD Golkar DIY. Kami Pengurus Golkar Kulonprogo bersikap menunggu keputusan Pengurus Golkar DIY," jelas Wisnu yang juga anggota DPRD Kulon Progo ini.
Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kulon Progo, Ika Damayanti Fatma Negara, membenarkan Ambar Purwoko memiliki KTA Gerindra berdasarkan informasi dari DPD Gerindra DIY. Menanggapi situasi ini, Gerindra menekankan kepatuhan pada aturan organisasi.
"Pedoman organisasi Gerindra sudah mengatur keanggotaan dengan sangat jelas. Seseorang tidak boleh ber-KTA ganda," ujar Ika.
Ika menambahkan DPC Gerindra Kulon Progo mendorong agar mekanisme internal partai segera dijalankan di kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi politik.
"Kami tidak ingin masyarakat bingung, politik harus transparan dan berintegritas. Kami menegaskan komitmen partai untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam berpolitik," ucapnya.
(ams/aku)












































Komentar Terbanyak
Underpass Kentungan Banjir, Ternyata Ini Biangnya
Bos Pajak soal Fatwa MUI Pajak Berkeadilan: PBB Kan Diserahkan ke Daerah
Permintaan Maaf Inara Rusli Usai Diterpa Isu Perselingkuhan