Bupati Kulon Progo yang Diusung Saat Pilkada Jadi Ketua PAN DIY, Golkar Kecewa

Kulon Progo -

Keputusan Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai kekecewaan dari Partai Golkar. Pasalnya, Agung adalah sosok yang sebelumnya diusung oleh Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kulon Progo.

Kekecewaan ini disampaikan secara terang-terangan oleh pimpinan partai dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kulon Progo di Temon, Sabtu (22/11/2025).

Untuk diketahui, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, Agung dan Ambar Purwoko, diusung oleh 12 partai dalam Pilkada 2024 lalu. Yaitu Golkar, PAN, dan PPP, serta 9 parpol nonparlemen yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, Partai Ummat, PKN, dan Partai Hanura.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPD Golkar Kulon Progo periode 2020-2025, Suharto, mengungkapkan bahwa Agung meminta diusung oleh Golkar untuk maju sebagai calon bupati Kulon Progo pada Pilkada 2024 lalu. Namun, setelah terpilih Agung disebut meninggalkan partai tanpa pemberitahuan.

Diketahui Agung, dipilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW PAN DIY masa jabatan 2025-2030. Penetapan dilangsungkan pada April 2025 lalu, atau dua bulan setelah dilantik menjadi Bupati Kulon Progo.

"Iya minta diusung jadi bupati, tapi setelah menjadi, kemudian meninggalkan tanpa izin, tanpa pamit, tanpa pemberitahuan. Tahu-tahu sudah menjadi Ketua DPW PAN," ujar Suharto saat ditemui wartawan di sela-sela musda DPD Golkar Kulon Progo sore ini.

Suharto menambahkan, pada momen ulang tahun Golkar tahun sebelumnya, Agung sempat diundang dalam acara Golkar dan dipersilakan memberikan pidato. Saat itu Agung menyatakan sebagai kader baru Golkar yang siap membesarkan partai.

"Janjinya akan membesarkan Golkar. Tapi, ya, setelah menjadi ketua partai lain, ya, bagaimana mau membesarkan? Wong dia sendiri pengin besar, kok," ujarnya.

Menurutnya, ketidaktegasan Bupati ini juga diikuti oleh Wakil Bupati, Ambar Purwoko. Suharto membeberkan bahwa Wakil Bupati Kulon Progo yang semula berlabuh ke Golkar kini juga telah pindah partai ke Gerindra. Oleh karena itu keduanya tidak diundang dalam kegiatan terbaru Golkar, termasuk pada Musda hari ini.

"Wakilnya juga pindah ke Gerindra. Sudah ada KTA-nya. Kami sudah lihat. Jadi baik bupati maupun wakil sudah tidak kita undang di acara Golkar," ucapnya.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Kulon Progo, yang baru untuk periode 2025-2030, Wisnu Prastya, mengakui adanya kekecewaan di internal Golkar Kulon Progo. Ia merujuk pada pernyataan Ketua DPD Golkar Kulon Progo, sebelumnya, yaitu Suharto, yang dinilai sudah mencerminkan adanya perasaan tersebut.

"Melihat tadi pidato dari Pak Harto, mungkin sudah bisa merasakan memang ada sedikit kekecewaan. Harapan kami adalah ketika mengusung dan kami usung di Partai Golkar ketika maju, ya harapan kami tentunya dengan politik yang baik akan membesarkan Partai Golkar atau bernaung di Partai Golkar," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Agung sempat menyampaikan komitmennya kepada kader-kader Golkar. Namun, keputusan Bupati terpilih untuk tidak bergabung atau kembali ke Golkar dihormati oleh partai.

"Akan tetapi beliau mempunyai keputusan untuk tidak ke Golkar, kami hormati. Sekali lagi, kalau kecewa, ya sebagai kader partai pastinya sedikit kecewa. Akan tetapi, kita harus terus berbesar hati, tidak membuat kekecewaan itu akan mengerdilkan partai kami," tegasnya.

Terkait arah politik Golkar Kulon Progo ke depan, terutama menyikapi posisi Agung yang kini beralih ke PAN, Wisnu menyatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menjadi oposisi atau tetap bersama eksekutif. Partai masih menunggu instruksi resmi dari pimpinan di tingkat Provinsi dan Pusat.

Namun, yang pasti, Fraksi Golkar di DPRD Kulon Progo akan mengambil peran sebagai pengkritik kritis yang konstruktif terhadap kebijakan eksekutif (Bupati dan Wakil Bupati).

"Bagi kami, saat ini akan bersama-sama dengan fraksi kami yang di Kulon Progo akan terus memberi kritik-kritik yang membangun tentunya. Sekali lagi menuju Kulon Progo masyarakat yang adil dan sejahtera, makmur dan sejahtera," jelas Wisnu.

Menurutnya, Golkar Kulon Progo akan bersikap objektif, yaitu mendukung kebijakan yang dinilai baik dan selaras dengan kepentingan masyarakat. Di sisi lain tetap mengkritik kebijakan yang kurang pas atau tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.

"Yang utama, kami akan terus mengkritisi Eksekutif, Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati agar terus bekerja untuk masyarakat Kulon Progo. Jadi kebijakannya harus selaras dengan keinginan masyarakat Kulon Progo," terangnya.

Wisnu menekankan bahwa saat ini fokus utama Golkar adalah berkoalisi dengan masyarakat, dan keputusan terkait poros politik permanen untuk periode mendatang, seperti Pilkada 2029, masih menunggu arahan dari pimpinan pusat partai.

Sementara itu Ketua DPD Golkar DIY, Singgih Januratmoko, mengambil sikap yang lebih diplomatis. Dia menyebut bahwa aksi Agung yang memilih PAN merupakan dinamika politik yang biasa terjadi.

"Ya, namanya di politik itu biasa, dan saya baru paham setelah ada laporan dari Pak Suharto. Jadi, ya saya rasa dinamika lah biasa, kita enggak usah menangis menyesali, wong namanya sudah terjadi," katanya.

Alih-alih berlarut dalam kekecewaan, Golkar DIY memilih untuk fokus pada persiapan Pemilu 2029. Pihaknya bertekad untuk mengusung calon kepala daerah dari kader Golkar sendiri.

"Kita sudah tekankan bagaimanapun nanti 2029 kita akan berusaha mengusung sendiri. Ya, nanti kita dengan ada teman-teman banyak (parpol lain) nanti kita komunikasi yang baik," jelas Singgih.

"Pengalaman kita mengusung orang lain kalau dari awal enggak jelas partai, kita jadi bingung. Semua janji, tetapi ternyata setelah diusung menang, lupa. Itu biasalah partai. Tapi kita kan jadi tahu oh paham. Dapat belajar juga bagi kita," imbuhnya.

Meski kecewa dengan keputusan Agung, Golkar DIY lanjut Singgih tetap berkomitmen mendukung program-program pemerintah daerah yang pro-rakyat, namun akan bersikap objektif.

"Kita yang penting semua baik, yang penting dia untuk kerja untuk rakyat ya kita akan dukung program-programnya, tapi kalau enggak kita akan beri masukan yang baik juga. Partai kan untuk membela kepentingan masyarakat, bukan membela Bupati dan Wakil Bupati, kan gitu," pungkasnya.

Musda Sempat Diwarnai Kericuhan

Sempat terjadi kericuhan kecil dalam pelaksanaan Musda Golkar Kulon Progo, sebelum menghasilkan keputusan aklamasi memilih Wisnu Prastya. Wisnu mengungguli calon lain, Muhammad Umar Maksum.

Keributan terjadi antara salah satu peserta musda dengan petugas keamanan. Peserta tersebut lantas dikeluarkan dari arena musda yang digelar secara tertutup dan hanya bisa diikuti internal partai.

Penyebab keributan, belum diketahui secara pasti. Namun disebut-sebut karena adanya perubahan dukungan dari satu kandidat ke kandidat lain.

Sekretaris DPD Golkar Kulon Progo, Juwardi, menyebut hal ini terjadi karena para kandidat bergerak dan membangun komunikasi dengan pemilik hak suara tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan pengurus DPD. Sehingga menciptakan persaingan antar sesama pendukung.

"Karena selama ini kami tidak melakukan monitoring terhadap kegiatan mereka, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kandidat ini, mereka berjalan di luar organisasi. Sehingga kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya kami justru malah kaget. Karena selama ini mereka berjalan sendiri, membangun komunikasi dengan para voter sendiri tanpa sepengetahuan pengurus DPD," ujarnya saat ditemui usai penyelenggaraan musda di Temon, Kulon Progo, Sabtu (22/11).

"Saya dan Pak Harto (ketua DPD Golkar Kulon Progo periode sebelumnya) pun tidak tahu kalau mereka sudah berjalan sampai sejauh itu. Sebetulnya kalau itu dilakukan dalam rangka membangun kebersamaan, harapan kami, ya sebetulnya kalau itu bisa kita rembuk. Kita-kita rembuk, siapa tahu saja ingin nyalon," imbuhnya.

Meskipun diwarnai riak-riak di arena musda, Juwardi, menegaskan bahwa proses musda telah berjalan sesuai dengan Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari DPP.

"Ada riak-riak kecil, ada catatan-catatan yang muncul di arena Musda adalah menjadi bagian untuk koreksi kepengurusan yang akan datang," ujarnya.

Juwardi berharap pasca-Musda, pengurus baru segera melakukan rekonsiliasi dan menginventarisir permasalahan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah mufakat, yang seharusnya dapat mencegah pergerakan yang dilakukan secara independen oleh para calon.

"Harapan kami ya pasca musda ini harus segera melakukan rekonsiliasi, menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul, dan sekaligus juga sudah membangun strategi bagaimana mengatasi permasalahan yang ada ke depan untuk menjadi tantangan yang menjadi harapan dan peluang," terangnya.

Ketua DPD Golkar Kulon Progo sebelumnya, Suharto, menyampaikan bahwa musda ini telah melalui tahapan-tahapan yang ketat, termasuk pra-musda dan pembukaan pendaftaran calon ketua.

"Musda hari ini setelah melewati tahapan-tahapan kemarin. Kemarin sudah kita adakan pra-musda. Kemudian paginya kita buka pendaftaran," ujar Suharto.

Ada dua nama yang mendaftar sebagai calon ketua, yaitu Wisnu Prasetya dan Umar Maksum. Wisnu Prasetya saat ini merupakan anggota DPRD Kulon Progo, sedangkan Umar Maksum adalah Ketua Harian DPD Partai Golkar sebelumnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil verifikasi dari 17 hak suara yang ada menjadi penentu dalam pemilihan musda tersebut. Pengumuman hasil dan pembentukan tim formatur sendiri baru akan dilakukan segera setelah pemilihan ketua selesai.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Kulon Progo terpilih, Wisnu Prastya, menyatakan bahwa hasil aklamasi ini merupakan arahan dari pusat.

"Harapan dari pusat, DPP Partai Golkar, adalah semua kegiatan Musda di tingkat Kabupaten maupun Kota, termasuk Provinsi, harapannya Musda berjalan secara aklamasi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kulon Progo berhasil mencapai keputusan musda yang mufakat. Wisnu yang juga menjabat sebagai ketua formatur, diberi tenggat waktu 30 hari untuk menyusun komposisi dan personalia pengurus harian, termasuk Sekretaris dan Bendahara, serta Dewan Pertimbangan.

"Kami semua diberi tenggat waktu 30 hari untuk menyelesaikan total keseluruhan DPD Partai Golkar Kulon Progo karena memang harus mengkonsolidasi teman-teman yang tetap bersama untuk membesarkan Partai Golkar ini," ujarnya.