TKD Dipotong, Pemkab Kulon Progo Tiadakan Jamuan Saat Rapat

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan rencana besar untuk penghematan anggaran yang akan diterapkan mulai tahun 2026 karena adanya pemotongan dana transfer daerah (TKD). Salah satunya yaitu tidak ada jamuan saat rapat digelar.

Diketahui bahwa pemotongan dana TKD yang diterima Kulon Progo untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 117 miliar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Muh Aris Nugroho, membenarkan bahwa pengurangan dana TKD adalah pemicu utama efisiensi ini.

Menurut Aris, sejumlah penyesuaian akan dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendukung operasional. Di antaranya adalah rapat tanpa jamuan. Nantinya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemungkinan besar tidak akan menyediakan makanan atau hidangan saat mengadakan rapat.

"Ya rapat-rapat kemungkinan besok sudah tidak ada jamuan rapat atau sudah tidak ada hidangan rapat di semua organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Aris saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (11/11/2025).

Selain itu, Pemkab juga berencana menekan anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK), yang selain sebagai penghematan juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang kini beralih ke layanan pemerintahan berbasis digital. Adapun untuk operasional untuk perjalanan dinas juga akan dipangkas.

"Ya ada kemungkinan pengadaan alat tulis kantor (ATK) diminimalkan, lalu efisiensi belanja operasional perjalanan dinas," jelasnya.

Aris menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini sudah menjadi arahan dari Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Meskipun demikian, ia belum dapat merinci berapa total nilai anggaran yang akan dihemat.

Meski terjadi pemotongan anggaran, Aris menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan diupayakan tidak terpengaruh secara signifikan. Beberapa sektor layanan publik yang dipastikan akan tetap maksimal di tengah efisiensi antara lain aspek kesehatan, seperti perlindungan BPJS dan aspek pendidikan.

"Pelayanan kepada publik menjadi prioritas, walaupun ada efisiensi diupayakan tetap maksimal dan tidak terdampak," ujarnya.

Pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan yang rusak di Kulon Progo juga tetap berjalan. Namun ada beberapa penyesuaian.

"Meskipun perbaikan jalan tetap diutamakan, volume atau panjang ruas jalan yang diperbaiki kemungkinan akan berkurang dari rencana semula. Contohnya, jika awalnya direncanakan perbaikan 1 kilometer, volumenya bisa saja dikurangi menjadi 750 meter," terangnya.

Untuk menutup kekurangan dana infrastruktur, Pemkab Kulon Progo akan memanfaatkan berbagai program nasional yang kegiatannya dilaksanakan di daerah, seperti Inpres Jalan Daerah, yang memungkinkan proyek infrastruktur milik kabupaten didanai langsung dari pemerintah pusat. Pengajuan proposal ke pusat akan segera diupayakan agar pembangunan infrastruktur di Kulon Progo tetap berjalan.

"Saat ini, di tengah pemotongan TKD ke daerah, beberapa kementerian justru memiliki alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di daerah," jelas Aris.