Pemkab Gunungkidul Buka Suara Usai Viral Oknum Polairud Bekingi Monopoli BBM

Gunungkidul -

Postingan yang menyebut oknum Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) jadi beking pengusaha yang memonopoli suplai bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di Gunungkidul jadi viral. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul pun buka suara.

Menurut DKP Gunungkidul, serapan BBM bersubsidi untuk nelayan di Pantai Sadeng masih minim. Sebab, tidak semua nelayan di Pantai Sadeng adalah warga setempat, sedangkan peruntukan BBM subsidi wajib untuk warga setempat.

"Setiap bulan disediakan 28 ribu liter BBM subsidi untuk nelayan. Tapi dalam sebulan hanya terserap 3.500 liter," kata Kepala DKP Gunungkidul, Johan Wijayanto saat dihubungi wartawan, Senin (29/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BBM subsidi tersebut, kata Johan, meliputi Pertalite dan solar dengan harga lebih mahal Rp 1.000 karena untuk biaya distribusi. Mengenai penyebab minimnya serapan BBM subsidi untuk nelayan, Johan menduga karena nelayan di Pantai Sadeng tidak mau melengkapi persyaratan.

"Serapan BBM subsidi untuk nelayan di Pantai Sadeng masih minim kemungkinan karena harus ada syarat-syarat khusus kalau beli BBM subsidi itu. Nah, kalau BBM non subsidi kan tidak ada syaratnya," ujarnya.

Johan menjelaskan, syarat membeli BBM subsidi khusus untuk nelayan adalah memiliki identitas nelayan lokal atau warga setempat. Selain itu, berat kapal harus di bawah 30 gross tonase (GT).

"Dan tidak semua nelayan di Pantai Sadeng merupakan masyarakat setempat," ucapnya.

Johan menambahkan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan sudah menggunakan aplikasi XStar yang terkoneksi dengan BPH Migas. Sedangkan untuk mengajukan permintaan pembelian BBM bersubsidi harus mengajukan surat permohonan hingga KTP asli ke DKP.

"Jadi tidak mungkin terus ada jual beli itu (ilegal), karena kalau ada pun seharusnya kuota kami habis," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda DIY menyatakan telah mengetahui postingan viral yang menyebut oknum Polairud jadi beking pengusaha yang memonopoli suplai BBM untuk nelayan di Gunungkidul. Polda DIY memastikan akan menindak tegas jika benar-benar terbukti.

"Gempar!, oknum Polairud Pantai Sadeng yang diduga bekingi oknum pengusaha yang memonopoli BBM untuk nelayan, dilaporkan ke 4 instansi sekaligus, Polda DIY, Kejati DIY, LO DIY dan KPPU," tulis postingan di akun Instagram @merapi_uncover seperti dilihat detikJogja pada Sabtu (27/9/2025).

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan, mengatakan Polda DIY sedang melakukan penelusuran terkait kabar itu.

"Polda DIY menegaskan untuk mengusut tuntas informasi tersebut," kata Ihsan kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Jika benar-benar terbukti adanya anggota Polairud yang menjadi beking dalam monopoli BBM untuk nelayan, polisi memastikan bakal mengambil tindakan tegas

"Dan akan menindak tegas semua yang terlibat jika betul itu terjadi," ujarnya.

Ihsan mengatakan saat ini Bidang Propam Polda DIY sudah turun ke lapangan. Nantinya, hasil penyelidikan akan disampaikan ke publik.

"Saat ini Bidang Propam Polda DIY telah melakukan proses penyelidikan di lapangan. Perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut," ucapnya.

Terkait adanya dugaan oknum polairud yang menjadi beking monopoli BBM nelayan di Pantai Sadeng, Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, Sarpan, mengaku kaget. Sebab, selama ini para nelayan tidak merasakan adanya monopoli BBM untuk nelayan.

"Soal itu (monopoli BBM untuk nelayan) dari nelayan tidak merasakan. Saya saja ikut kaget kok ada kabar seperti itu," ujar Sarpan kepada detikJogja.

Selama ini Sarpan dan rekan-rekan sesama nelayan menggunakan Pertalite. Terlebih, Sarpan dan rekan-rekannya sama sekali tidak merasakan adanya kesulitan dalam mengakses BBM.

"Pertalite lancar, kalau solar kurang tahu karena sebagian besar nelayan sini pakai Pertalite. Kalau harga, dari pengecer itu satu liter Pertalite Rp 11 per liter, tapi kalau solar saya tidak tahu," ucapnya.