Surat di Halte Bikin Wacana Pemangkasan Subsidi Trans Jogja Mengemuka

Jogja -

Sebuah surat terbuka terpampang di Halte Trans Jogja. Surat terbuka itu berisi keresahan terkait wacana pemangkasan anggaran Trans Jogja. Kini, DPRD hingga Pemprov buka suara soal itu.

Surat itu terpampang di halte Jalan Kenari, Umbulharjo, Kota Jogja. Pada kertas ukuran folio itu terlihat tulisan yang ditulis menggunakan bolpoin dengan tiga warna berbeda.

Surat ditujukan kepada DPRD DIY. Foto surat terbuka itu juga beredar di media sosial.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yth DPRD DIY, kalau anggaran Trans Jogja dipangkas, kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak mendapat tunjangan mobil dinas! #saveTJ," bunyi tuntutan yang tercantum dalam kertas tersebut dilihat detikJogja, Selasa (26/8/2025).

DPRD: Bukan Dipangkas tapi Digeser Dulu

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menjelaskan bahwa yang tengah diwacanakan bukanlah pemangkasan anggaran. Dia mengatakan anggaran subsidi akan digeser dulu pada APBD 2026 dan akan ditambah lagi pada APBD perubahan jika dibutuhkan.

"Kami hanya meluruskan saja, jadi kita itu tidak ada pemangkasan. Jadi kan sekarang ini kondisi keuangan baru sedang ada kebijakan pergeseran di skala prioritas kegiatan," ujar Nur saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/8).

"Oleh karena itu untuk APBD murni ini digeser dulu, nanti akan kita penuhi lagi di perubahan di tahun yang sama. Sekiranya itu memang di Trans Jogja masih ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, akan kita penuhi nanti di tahun anggaran berjalan, di perubahan," sambungnya.

Baru Usulan

Rencana ini disebut baru sekali dikeluarkan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di DPRD DIY beberapa hari lalu. Dia menegaskan ini baru usulan.

Penampakan kertas tuntutan di Halte Trans Jogja jalan Kenari, Kota Jogja, Selasa (26/8/2025). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja

Dalam usulan itu, anggaran akan dialokasikan ke kebutuhan sarana lainnya yang juga perlu perhatian seperti perbaikan jalan. Anggaran yang rencananya digeser Rp 6,8 miliar.

"Itu dari awalnya Rp 87 miliar, itu ada pergeseran Rp 6,8 miliar. Angkanya masih gede (untuk subsidi Trans Jogja). Masih di angka Rp 80-an miliar," papar Nur.

"Subsidi tarif untuk Trans Jogja, karena itu kan sudah mensubsidi 17 tahun kan Pemda selalu mensubsidi. Berapapun kita loloskan, kemarin di dinamika pembahasan APBD murni 2026 itu kita harus semua mengencangkan ikat pinggang," imbuhnya.

Lebih lanjut Nur menegaskan jika dengan rencana ini bukan berarti DPRD DIY tidak mendukung transportasi umum di DIY. Namun menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, banyak fasilitas umum yang juga harus diperhatikan.

"Saya sepakat solusi untuk mengatasi kemacetan di DIY menggunakan kendaraan umum, dalam hal ini Trans Jogja. Tapi ruang lingkup transportasi ini kan tidak hanya angkutannya saja, sarana prasarananya juga termasuk, jalan, lampu, ini kan juga harus menjadi perhatian," paparnya.

Operator Diminta Kreatif Cari Cuan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mendorong operator Trans Jogja lebih kreatif untuk menambah cuan alias keuntungan. Menurutnya, pelayanan tak boleh menurun meski anggaran dipotong.

"Subsidi itu sama dengan biaya operasi kendaraan (BOK) dikurangi pendapatan. Ketika subsidi dikurangi yang akan terjadi adalah, apakah kemudian layanan itu dikurangi atau pendapatannya yang ditambah yang dilakukan operator Trans Jogja," sambungnya.

Alih-alih mengurangi kualitas layanan Trans Jogja, Made meminta operator memutar otak untuk menambah pendapatan. Dia mengingatkan pendapatan bukan hanya dari retribusi tiket semata.

"Kalau ada pengurangan subsidi, harusnya di-push lagi di pendapatan. Pendapatan itu tidak harus selalu harus melalui tiket ya, karena Trans Jogja punya ruang yang cukup banyak untuk dikelola dan jadi pemasukan bagi mereka," ujarnya.

Tak Terkait Danais

Ni Made juga memastikan bahwa pemotongan ini tak terkait dengan pemotongan Dana Keistimewaan Jogja. Diketahui, Danais tahun depan dikabarkan akan dipotong dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar.

"Nggak, nggak ada hubungannya, karena subsidi kan ambilnya dari pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor itu kan baliknya harus untuk jalan dan transportasi," jelasnya.

Dia juga menyatakan ini baru sebatas usulan di KUA PPAS dan belum masuk pembahasan RAPBD. Menurutnya, masih ada kajian yang harus dilakukan.

"Harusnya ada analisa dulu sebelumnya, jadi nggak bisa kita (langsung alihkan anggaran), karena harus ada hitungannya," ujar Made.

"Bisa menganalisis kemungkinan, apakah kemudian bisa dieksekusi total atau mungkin bisa ada suatu kompromi. Sambil nanti dinas teknis melakukan kajian analisis dulu, ini memungkinkan apa tidak," pungkasnya.