Anak Waka DPRD Sulsel Punya 41 Dapur MBG, Kepala BGN Apresiasi

Anak Waka DPRD Sulsel Punya 41 Dapur MBG, Kepala BGN Apresiasi

Nafilah Sri Sagita K - detikJogja
Kamis, 20 Nov 2025 13:21 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan permintaan maaf soal wartawan diduga dianiaya oknum SPPG saat meliput kasus keracunan MBG di Jaktim. (Dwi R/detikcom)
Foto: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (Dwi R/detikcom)
Jogja -

Sosok Yasika Aulia Ramadhani (20) asal Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi perhatian publik. Yasika disebut mengelola 41 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Sulsel.

Dilansir detikHealth, Yasika adalah anak sulung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud. Yasika menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group yang menjadi pengelola puluhan dapur MBG itu.

Hal ini menuai sorotan publik terkait adanya potensi monopoli di wilayah. Merespons itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut tak ada praktik monopoli dalam penetapan SPPG. Dia lalu menjelaskan proses pengajuan SPPG.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen," ujar Dadan saat dihubungi detikcom Kamis (20/11/2025).

ADVERTISEMENT

Dadan menyebut pihaknya telah menerapkan pembatasan jumlah SPPG yang bisa dimiliki satu yayasan. Namun, pembatasan ini dikecualikan bagi SPPG yang melekat pada institusi tertentu seperti sekolah atau lembaga pemerintahan.

"BGN sangat terbantu dengan kecepatan pembentukan SPPG, seirama dengan percepatan untuk memenuhi hak anak Indonesia atas akses gizi dengan menu seimbang," katanya.

Dadan pun mengapresiasi pihak manapun yang bersedia berinvestasi dan berpartisipasi dalam program MBG.

"BGN mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang telah bersedia berinvestasi. Itu kan investasi, itu bukan uang negara, dan menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat," lanjut dia.

Meski begitu, sejumlah pihak meminta pemerintah agar memperkuat transparansi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.




(ams/apu)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads