Heboh Anggaran Subsidi Trans Jogja Dipangkas, Komisi C DPRD DIY: Digeser Dulu

Sebuah foto yang memperlihatkan kertas bertuliskan keresahan soal pemangkasan anggaran Trans Jogja di halte Trans Jogja viral di media sosial. Kertas itu bertuliskan penolakan akan rencana pemangkasan anggaran Trans Jogja itu ditujukan untuk DPRD DIY. Begini penjelasan DPRD.

Dalam unggahan akun @merapi_uncover itu tertulis kertas keresahan itu terpampang di Halte jalan Kenari, Umbulharjo, Kota Jogja. Pada kertas ukuran folio itu terlihat tulisan yang ditulis menggunakan bolpoin dengan tiga warna berbeda.

"Yth DPRD DIY, kalau anggaran Trans Jogja dipangkas, kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak mendapat tunjangan mobil dinas! #saveTJ," bunyi tuntutan yang tercantum dalam kertas tersebut dilihat detikJogja, Selasa (26/8/2025).

Dikonfirmasi mengenai kabar ini, Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro meluruskan kabar tersebut dan memastikan jika tidak ada pemotongan anggaran Trans Jogja.

"Kami hanya meluruskan saja, jadi kita itu tidak ada pemangkasan. Jadi kan sekarang ini kondisi keuangan baru sedang ada kebijakan pergeseran di skala prioritas kegiatan," ujar Nur saat dikonfirmasi, Selasa (26/8).

"Oleh karena itu untuk APBD murni ini digeser dulu, nanti akan kita penuhi lagi di perubahan di tahun yang sama, sekiranya itu memang di Trans Jogja masih ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, akan kita penuhi nanti di tahun anggaran berjalan, di perubahan," sambungnya.

Nur mengatakan, rencana ini baru sebatas usulan. Rencana ini baru sekali dikeluarkan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di DPRD DIY beberapa hari lalu.

Ia menambahkan, anggaran yang direncanakan untuk digeser adalah anggaran subsidi Trans Jogja. Pergeserannya dialokasikan ke kebutuhan sarana lainnya yang juga perlu perhatian seperti perbaikan jalan

"Itu dari awalnya Rp 87 miliar, itu ada pergeseran Rp 6,8 miliar. Angkanya masih gede (untuk subsidi Trans Jogja). Masih di angka Rp 80-an miliar," papar Nur.

"Subsidi tarif untuk Trans Jogja, karena itu kan sudah mensubsidi 17 tahun kan Pemda selalu mensubsidi. Berapapun kita loloskan, kemarin di dinamika pembahasan APBD murni 2026 itu kita harus semua mengencangkan ikat pinggang," imbuhnya.

Lebih lanjut Nur menegaskan jika dengan rencana ini bukan berarti DPRD DIY tidak mendukung transportasi umum di DIY. Namun menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, banyak fasilitas umum yang juga harus diperhatikan.

Ia bilang, banyak jalan yang memerlukan pemeliharaan bahkan tidak masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pengalihan alokasi anggaran inilah yang digunakan untuk menutup itu.

"Saya sepakat solusi untuk mengatasi kemacetan di DIY menggunakan kendaraan umum, dalam hal ini Trans Jogja. Tapi ruang lingkup transportasi ini kan tidak hanya angkutannya saja, sarana prasarananya juga termasuk, jalan, lampu, ini kan juga harus menjadi perhatian," paparnya.

"Dan di APBD 2026 itu kan, APBD tidak masuk di RKPD itu peningkatan jalan provinsi. Kondisi kita faktanya jalan provinsi kita sudah banyak yg rusak. Itu ada kita alokasikan," pungkas Nur.

Anugerah Program Pendidikan Unggul

Anugerah Program Pendidikan Unggul