Riuh Wacana Subsidi Trans Jogja Dipangkas, Operator Diminta Kreatif Cari Cuan

Riuh Wacana Subsidi Trans Jogja Dipangkas, Operator Diminta Kreatif Cari Cuan

Adji G Rinepta - detikJogja
Selasa, 26 Agu 2025 16:33 WIB
Penampakan kertas tuntutan di Halte Trans Jogja jalan Kenari, Kota Jogja, Selasa (26/8/2025).
Tulisan viral soal subsidi Trans Jogja dipangkas (Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja)
Jogja -

Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pemangkasan subsidi Trans Jogja 2026. Wacana itu pun kini tengah dikaji Dinas Perhubungan DIY.

"Masih akan kami kaji kembali. Kami berupaya optimalisasi rute dan pendapatan, doakan saja tidak mengurangi layanan kepada masyarakat," terang Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, saat dihubungi, Selasa (26/8/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan kualitas layanan Trans Jogja tidak boleh menurun jika subsidi jadi dipangkas. Pihaknya pun mendorong operator Trans Jogja lebih kreatif untuk menambah cuan alias keuntungan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai kebijakan ini menurunkan kualitas pelayanan publik, karena terus terang sekarang untuk Trans Jogja belum ideal," jelas Made saat dihubungi, hari ini.

ADVERTISEMENT

"Subsidi itu sama dengan biaya operasi kendaraan (BOK) dikurangi pendapatan. Ketika subsidi dikurangi yang akan terjadi adalah, apakah kemudian layanan itu dikurangi atau pendapatannya yang ditambah yang dilakukan operator Trans Jogja," sambungnya.

Alih-alih mengurangi kualitas layanan Trans Jogja, Made meminta operator memutar otak untuk menambah pendapatan. Dia mengingatkan pendapatan bukan hanya dari retribusi tiket semata.

"Kalau ada pengurangan subsidi, harusnya di-push lagi di pendapatan. Pendapatan itu tidak harus selalu harus melalui tiket ya, karena Trans Jogja punya ruang yang cukup banyak untuk dikelola dan jadi pemasukan bagi mereka," ujarnya.

Made menjelaskan usulan pemangkasan subsidi Trans Jogja ini disampaikan saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di DPRD DIY beberapa hari lalu. Dia menyebut usulan ini masih akan dikaji baik dari kajian akademik maupun kajian teknis dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) DIY.

"Harusnya ada analisa dulu sebelumnya, jadi nggak bisa kita (langsung alihkan anggaran), karena harus ada hitungannya," ujar Made.

"Bisa menganalisis kemungkinan, apakah kemudian bisa dieksekusi total atau mungkin bisa ada suatu kompromi. Sambil nanti dinas teknis melakukan kajian analisis dulu, ini memungkinkan apa tidak," pungkasnya.




(ams/apu)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads