Ternyata Pengelolaan Haji RI Diprotes Saudi yang Berujung Isu Kuota Dipangkas

Jemaah haji melakukan tawaf ifadhah di Masjidil Haram, Makkah, Minggu, 8 Juni 2025. Foto: Saudi Press Agency (SPA)

Jogja -

Arab Saudi sempat berwacana memangkas kuota haji Indonesia sebanyak 50 persen. Ternyata alasan di balik mencuatnya isu itu adalah protes Saudi terhadap pengelolaan haji RI.

"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," kata Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat konferensi pers di kantor BP Haji, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025), dilansir detikHikmah.

Dahnil menyebut pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Kepala BP Haji sebagai bentuk peringatan keras. Wacana pengurangan kuota jemaah hingga setengahnya pun mengemuka sebagai bentuk 'warning' agar Indonesia bisa berbenah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," jelasnya.

Salah satu masalah yang disinyalir menjadi awal wacana Arab Saudi ingin memangkas kuota jemaah haji hingga setengah adalah data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dinilai tidak transparan. Mereka marah karena Indonesia memberangkatkan jemaah haji yang tidak sehat.

"Mereka protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala 'kenapa anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri'. Kementerian Haji menyampaikan hal tersebut," ungkap Dahnil.

"Kenapa? Karena banyak yang sebenarnya secara istitha'ah, istitha'ah itu kemampuan secara kesehatan itu tidak layak dan ini harus menjadi evaluasi serius kami ke depan," lanjutnya.

Kemudian masalah lainnya yang terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Seperti transportasi, konsumsi, hingga akomodasi.

"Dan pemerintah Saudi Arabia mengklarifikasi tidak ada pernyataan dari kerajaan Saudi Arabia kepada pihak Kementerian Agama bahwasannya mereka minta maaf. Karena ada berita berseliweran yang teman-teman tulis, itu saya tidak tahu, pernyataan Pak Menteri Agama menyatakan bahwasannya pemerintah Saudi Arabia meminta maaf terkait kekacauan penyelenggaraan haji," ujar Dahnil.

Meski belum menjadi keputusan final, Dahnil menyebut wacana pemangkasan kuota ini cukup serius karena sudah mulai dibahas di level internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Langkah tersebut, kata dia, dimaksudkan agar kekacauan serupa tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Pemangkasan Kuota Dibatalkan

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan wacana pemangkasan kuota yang sempat mencuat itu akhirnya meredam setelah muncul sinyal perbaikan dari pemerintah Indonesia melalui pembentukan badan khusus penyelenggara haji setingkat kementerian oleh Presiden Prabowo.

"Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru itu," kata Dahnil.

Menurutnya, kepercayaan dari Saudi ini membuat wacana pemotongan kuota tidak lagi dikembangkan. Justru sebaliknya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan signifikan dalam tata kelola haji.

"Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini," tegasnya.

"Mereka menyampaikan lagi, nggak usah khawatir. Karena mereka percaya Presiden sudah bentuk manajemen baru. Harapannya ini jadi titik awal perbaikan," lanjutnya.