Menteri Hanif Kembali Terjunkan Tim Selidiki Sampah Jogja

Menteri Hanif Kembali Terjunkan Tim Selidiki Sampah Jogja

Jalu Rahman Dewantara - detikJogja
Sabtu, 19 Apr 2025 20:43 WIB
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo, Sabtu (19/4/2025).
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo, Sabtu (19/4/2025). (Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja)
Kulon Progo -

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo, sore tadi. Dalam kesempatan itu, Hanif sempat menyinggung masalah sampah di Jogja dan berencana kembali menerjunkan tim penyelidik untuk mengusut persoalan tersebut.

"Jogja, saya minggu depan ini mengirim kembali tim penyelidik untuk melakukan penyelidikan sampah di Jogja, karena sampai hari ini kami belum tahu sampahnya lari ke mana," ucap Hanif kepada wartawan di sela TPA Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo, Sabtu (19/4/2025).

Langkah itu ditempuh menyusul masalah sampah Jogja yang tak kunjung usai. Sejauh ini pihaknya juga belum tahu ke mana dibuangnya sampah dari Jogja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup sedang dihadapkan dalam tugas menuntaskan persoalan sampah nasional. Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah bisa tuntas 100 persen pada 2029 mendatang.

"Sesuai dengan arahan Presiden, kita diminta menyelesaikan masalah sampah secepatnya, dengan target 100 persen di 2029, sebagaimana secara detail disampaikan dalam Peraturan Presiden no 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Untuk 2025 harus ditangani sebesar 50 persen, kini 39 persen nasional," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Untuk menuntaskan persoalan itu, Hanif akan menggencarkan koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota. Termasuk dengan pemerintah Kulon Progo, yang disebutnya sudah cukup baik dalam pengelolaan sampah lewat TPA Banyuroto.

"Secara umum Kulon Progo tidak termasuk yang diberikan paksaan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Jadi artinya keramahan pengelolaan sampah masih dalam tahapan ditolerir. Namun secara teknis, dari statistik maka kita perlu terus mengembangkan penanganan sampah di bagian hulu dan tengah. Kalau ini (TPA) di hilir ya," ujarnya.

"Kami akan mencoba berkolaborasi dengan bupati meningkatkan kapasitas kita di tengah, dan akan mendorong lebih lagi upaya masyarakat di hulu. Sehingga sampah yang tidak terlalu banyak di Kulon Progo ini terkelola dengan baik," imbuhnya.

Hanif mengatakan masalah sampah ini perlu jadi perhatian banyak pihak termasuk masyarakat. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk menggencarkan pengolahan sampah mandiri sebelum dibuang ke TPA.

Hanif menjawab soal peluang sampah Kartamantul di TPA Banyuroto di halaman selanjutnya.

Saat ditanya wartawan apakah sampah di kawasan Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Kartamantul) dapat dikelola di TPA Banyuroto, Hanif menyebut peluang itu selalu ada. Dia bahkan menyatakan setuju dengan ide tersebut, selama memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya soal kerjasama bisnis yang jelas antar pemerintah daerah yang terlibat.

"Saya sangat setuju, ini tanahnya cukup luas, dekat dengan jogja, kalau masuk sini dengan proyeksi bisnis, luar biasa ini, ada nilai tambah ini sepanjang ada kesepakatan harga. Yang nanti yang membina gubernur, sultan untuk mengarahkan di mana," ucapnya.

Andai hal itu terjadi, Hanif menyatakan siap mendukung sarana prasarana penunjang TPA Banyuroto agar lebih optimal dalam pengelolaan sampah.

"Kalau sudah ngumpul di sini maka pemerintah pusat akan turun tangan. Kalau lebih dari 1000 ton per hari, maka presiden akan mengarahkan, memberikan dukungan dalam bentuk waste to energy, akan dibantu insinerator yang gede, yang menghabiskan listrik sekian mega watt biasanya di angka 12, jadi akan on grade dengan PLN," terangnya.

Disinggung soal itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan menyatakan perlu ada pembahasan lebih lanjut. Selain soal kerjasama yang jelas dengan Pemda lain, juga perlu adanya pembenahan terhadap TPA Banyuroto.

"Bahwasanya kalau kami dari awal siap, tetapi kan harus ada satu kesepakatan harga. Karena konsepnya asal bukan TPA tapi TPST pengelolaan sampah maka kami siap. Kalau TPA maka kapanpun kami tidak mau jadi tempat sampah. Untuk sampah sendiri harus kita tangani dahulu, mengingat keterbatasan lokasi, maka Kulon Progo apapun dawuh (perintah) dari provinsi kami akan menyiapkan diri. Dan secara teknologi kita sudah siap dengan dukungan yang ada, hanya saja kan kalau masih di bawah 1000 ton itu kita masih sangat kecil, masih biaya operasionalnya terlalu besar," ujarnya.

Agung juga menyatakan jika saat ini belum ada kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar Kulon Progo tentang pengolahan sampah di TPA Banyuroto. Sejauh ini, TPA Banyuroto baru sebatas menampung dan mengolah sampah dari internal Kulon Progo.

"Kita belum ada suatu hal keterkaitan dengan luar. Kita masih pengelolaan di Kulon Progo. Kemudian teknisnya adalah pemilahan, milah milih dan 3 R itu dilaksanakan di tingkat rumah tangga dan kelompok. Tentunya akan menarik kalau itu ada nuansa bisnis. Nah kita akan simulasi itu jadi kegiatan bisnis. Dengan optimalkan bank sampah, dan berikan stimulasi pendanaan ke arah sana untuk bisa bergulir," ujarnya.

Sebagai informasi TPA Banyuroto bisa menampung 30 ton sampah per hari. TPA ini berkapasitas hingga 50 ribu meter kubik, dan memiliki sejumlah fasilitas pengolahan sampah salah satunya insinerator.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video: Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan, Menteri LH Akan Cek Lokasi"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/aku)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads