Warga Kembali Demo Dukuh di Bantul Diduga Pungli PTSL, Ini Tuntutannya

Bantul -

Sejumlah warga Gandekan kembali mendatangi Kantor Kalurahan Bantul untuk menuntut Dukuhnya mundur. Pasalnya hingga saat ini Dukuh yang diduga melakukan pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) disebut tidak kunjung menunjukkan iktikad baik.

Pantauan detikJogja, tampak warga memadati pendopo Kantor Kalurahan Bantul. Selain itu, beberapa warga tampak membentangkan spanduk bertulis 'Dukuh Danang Moto Duwiten' hingga 'Rasah Ragu Pak Lurah Pecat Danang'.

Perwakilan warga Depok, Gandekan dan juga Melikan Lor, Irwan Tri Nugraha mengatakan, bahwa aksi kedua ini menuntut agar Dukuh Gandekan segera turun dari jabatannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ini melaksanakan aksi yang kedua, karena kemarin kita melaksanakan aksi demo agar Dukuh kita Danang Benowo Putro itu turun dari jabatannya. Akan tetapi dia tidak mau tanda tangan turun dari jabatannya," katanya kepada wartawan di Kantor Kalurahan Bantul, Kabupaten Bantul, Kamis (17/4/2025).

Warga gelar aksi di Kantor Kalurahan Bantul, Bantul, terkait dugaan Dukuh melakukan pungli, Kamis (17/4/2025). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Dugaan pungli itu, kata Irwan, tidak hanya terkait PTSL. Menurutnya, ada beberapa warga yang dijanjikan mengurus sertifikat tanah namun hingga saat ini tidak kunjung jadi.

"Dukuh kami telah melakukan pungli, baik itu PTSL maupun di luar PTSL dalam pengurusan sertifikat yang jumlahnya luar biasa. Selain itu, warga kita dijanjikan sertifikat jadi akan tetapi sudah banyak yang beberapa tahun banyak yang tidak ada," ujarnya.

Terkait jumlah warga yang menjadi korban dugaan pungli Dukuh Gandekan, Irwan menyebut banyak dengan jumlah punglinya bervariasi.

"Korbannya tidak bisa dihitung, itu semua warga yang mengajukan PTSL itu kan ditentukan biayanya Rp 350 ribu. Nah, setelah jadi kemudian warga yang sudah jadi sertifikatnya itu dipanggil oleh Dukuh kemudian dimintai, bilangnya sih uang sukarela tapi istilahnya itu ngarani (mematok), jadi itu bukan sukarela lagi, tapi pungli," ucapnya.

"Kemudian ada yang pengurusan PTSL itu ada yang diminta di luar dari Rp 350 ribu, misal Rp 1 juta sampai Rp 5 juta ada," lanjut Irwan.

Terlebih, lanjutnya, yang membuat warga kembali melakukan aksi karena Dukuh Gandekan menyewa pengacara.

"Sekarang malah Dukuh Danang ini menyewa pengacara untuk membela dia. Sedangkan dimungkinkan uang untuk menyewa pengacara itu yang dari rakyat. Karena itu tuntutan warga cuma menginginkan Dukuh turun saja, diganti," katanya.

Sebelumnya, saat aksi demo warga pada Jumat (11/4), Pak Dukuh tidak mengakui tuduhan pungli PTSL itu. Pihaknya juga tak mau memberikan keterangan kepada awak media.

Sementara itu, Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Bantul belum menjatuhkan sanksi terhadap Pak Dukuh Gandekan.

"Kalau statusnya sampai hari ini masih aktif, tapi sejak didemo (Jumat, 11/4) itu yang bersangkutan belum masuk kantor," ucap Lurah Bantul, Supriyadi, saat dihubungi wartawan, Rabu (16/4/2025).

Supriyadi mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait sanksi terhadap Dukuh Gandekan. Pihaknya masih menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan terhadap Dukuh tersebut.

"Sanksi ke yang bersangkutan belum, karena ini juga masih proses. Apalagi, ASN dan pamong itu beda regulasinya, jadi ada tahapan-tahapan yang wajib dilalui. Yang jelas kita tunggu hasil pemeriksaan seperti apa," kata Supriyadi.

Untuk diketahui, Pemkal Bantul melakukan investigasi terkait dugaan pungli PTSL yang dilakukan Dukuh Gandekan. Hasilnya ada 29 warga yang mengaku menjadi korban pungli Pak Dukuh tersebut.

Lurah Bantul Supriyadi mengatakan saat ini tengah melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap sejumlah warga yang menjadi korban pungli Dukuh Gandekan. Ternyata banyak warga baik dari Gandekan maupun Melikan Lor yang menjadi korban.

"Saat ini baru masuk tahap BAP dari pihak korban dan untuk sementara ada 29 orang yang mengaku jadi korban pungli Dukuh Gandekan," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (16/4).