Pedagang-Jukir Sepakat Tolak Pembongkaran Parkiran Abu Bakar Ali Jogja

Jogja -

Sejumlah masyarakat yang terdiri dari pedagang dan juru parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, Jogja berkumpul Jumat (11/4) malam. Mereka membahas soal rencana pembongkaran bangunan Abu Bakar Ali dan sepakat menolaknya.

Pantauan detikJogja, sejumlah massa mulai berkumpul di sisi barat TKA Abu Bakar Ali. Pengelola menggunakan pengaras suara menyampaikan hasil audiensi yang didengar seluruh masyarakat yang hadir.

Pengelola TKP Abu Bakar Ali, Doni Ruliyanto, mengatakan awalnya sama sekali tidak ada informasi dari pemerintah terkait rencana pembongkaran. Bahkan, mereka tahu info ini dari media massa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Loh, kami itu tahu sebelumnya, tahu malah dari media itu, kan kaget kita, setelahnya kita mencari informasi ke Dinas Perhubungan (DIY)," ujarnya kepada wartawan di TKP Abu Bakar Ali, Jumat (11/4/2025) malam.

Doni menerangkan, total pedagang di TKP Abu Bakar Ali sejumlah 230 pedagang. Sedangkan untuk juru parkir dan petugas kebersihan total berjumlah ratusan orang.

"Tapi kan di sini banyak PKL yang jualan ronde, sate. Untuk juru parkir di atas (lantai 2) terakhir didata ada 72 orang, dulu ada 90, tapi sekarang yang aktif 72. Di bawah parkir bus wisata itu total juru parkir sekuriti kebersihan ada 30," paparnya.

Dalam audiensi itu, kata Doni, pihak Dishub DIY membenarkan akan ada pembongkaran usai kontrak selesai pada 13 April 2025 mendatang. Dishub DIY menurutnya juga membeberkan rencana relokasi masyarakat Abu Bakar Ali.

"Tanggal 14 April itu mau dibongkar. Kemudian pedagang dipindah sementara di Batikan, kami tanyakan waktunya berapa lama, tempat penggantinya juga nggak ada kepastian," ungkapnya.

"Yang untuk juru parkir dan saya, kebersihan, toilet, itu akan dipecah-pecah untuk ditempatkan parkir di tepi jalan umum," sambung Doni.

Doni mengungkapkan selama ini pedagang juga membayar retribusi ke Pemda DIY tiap tahunya. Sebelumnya, pembayaran retribusi ke Pemkot Jogja. Namun ia tak membeberkan besaran retribusinya.

"2022 itu mulai ke Pemda DIY (bayar retribusinya), sebelumnya ke Pemkot Jogja. Bayarnya itu secara global, (retribusi) pedagang parkir semuanya," urai Doni.

Hasil audensi dengan Dishub DIY itu, oleh Doni kemudian disampaikan kepada masyarakat Abu Bakar Ali malam ini. Dengan rencana itu, masyarakat pun menolak. Mereka lebih memilih bertahan di TKP Abu Bakar Ali jika belum ada kepastian relokasi.

"Kami ini siap mendukung penataan, tapi kalau memang tempat relokasi ada kami siap, tapi ini kan belum ada kejelasan," tegas Doni.

Sementara terkait nasib TKP Abu Bakar Ali dan penghuninya, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan akan menanganinya sesuai arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Seperti diketahui, arahan itu diberikan Sultan dalam pertemuan yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, siang tadi. Sultan memanggil Hasto langsung untuk memberikan arahan-arahan, Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan pun turut mendampingi.

"Arahan Ngarsa Dalem kalau urusan-urusan yang seperti itu itu arahannya ya kami harus punya empati, jadi empati kepada warga terdampak apapun kebijakan pembangunan," jelas Hasto di Kompleks Kepatihan, kota Jogja, Jumat (11/4) siang.

Atas arahan itu, Hasto mengatakan pihaknya akan membantu pedagang maupun juru parkir yang terdampak pembongkaran TKP Abu Bakar Ali.

"Kami akan membantu untuk bagaimana dampak kalau tiba waktunya nanti harus direlokasi, maka, kami sama lah arahan pak gubernur secara secara makro bahwa kami harus punya empati kepada yang kena dampak," ujarnya.

"Pedagang kita baru mapping, Sedangkan kalau tentang tukang parkirnya itu kami baru mepeng jadi yang parkir nanti kami mapping dulu di seluruh kota ini seperti apa," pungkas Hasto.