Massa Jogja Memanggil Gelar Aksi Ruwat Panguasa di Titik Nol Km

Jogja -

Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Kota Jogja, sore ini. Aksi bertajuk Ruwat Ruweting Panguasa Durna ini diawali dengan longmarch tanpa orasi.

Pantauan detikJogja, Selasa (11/3/2025), massa berkumpul di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali (ABA) mulai pukul 16.30 WIB. Mereka kemudian berjalan menuju Titik Nol melewati Malioboro tanpa orasi. Mereka hanya membentangkan spanduk dan poster-poster.

Aksi demo massa Aliansi Jogja Memanggil di Titik Nol Km Jogja, Selasa (11/3/2025) sore. Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Selain itu juga terdapat aksi teatrikal memimpin rombongan. Sesampainya di Titik Nol, massa kemudian melingkar di tengah perempatan. Mobil bak terbuka dijadikan mimbar, massa kemudian bergantian berorasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aksi massa juga diselingi penaburan bunga dan pembakaran dupa. Pembacaan puisi hingga aksi teatrikal juga menyelingi orasi-orasi massa. Massa lainnya menyimak sambil duduk melingkar.

Sedangkan arus lalu lintas tidak ditutup oleh pihak kepolisian. Kendaraan di perempatan Titik Nol tetap dipersilakan lewat sambil diarahkan menghindari massa. Meski ramai, namun arus terbilang lancar.

"Aksi ini adalah bentuk pengawal terhadap aksi-aksi yang telah kita lakukan kemarin," teriak salah seorang orator, petang ini.

Aksi kali ini, massa masih menyoroti berbagai kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita benar-benar muak dengan rezim saat ini," pekik salah satu orator.

Tuntutan massa Aliansi Jogja Memanggil kali ini yaitu turunkan Prabowo-Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih, dan bangun demokrasi kerakyatan sebagai seruan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penguasa secara terang dan tegas.

Adapun isi pernyataan sikap yang dibacakan massa yakni lebih menitik beratkan pada salah satu kebijakan Presiden Prabowo yakni BPI Danantara yang diisi pejabat-pejabat.

"Pengangkatan mereka menjadi pejabat pengurus BPI Danantara bermasalah karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara, yang melarang pejabat menduduki jabatan lain di Pemerintahan atau BUMN," bunyi pernyataan sikap yang dibacakan massa, Selasa (11/3).

Massa menilai, ketika kebicakan Danantara gagal maka akan menimbulkan ambruknya ekonomi nasional secara seketika.

"Karena uang simpanan rakyat akan raib secara tiba-tiba, harga listrik melonjak, hingga bahan bakar akan semakin langka dan harganya selangit," tegas mereka.

Usai sempat menggelar buka puasa bersama, massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.50 WIB.