Para pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) Jogja terus melanjutkan aksinya meminta pengundian lapak lokasi baru diulang. Setelah meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja beberapa waktu lalu, hari ini mereka menggeruduk gedung DPRD Kota Jogja.
Ketua Paguyuban, Tri Dharma Supriyati, menyebut kedatangan pihaknya ke DPRD Kota Jogja untuk menyampaikan keluh kesah dalam audiensi yang ditemui oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro.
Upi, sapaannya, mengatakan pihaknya masih mengeluhkan pengundian nomor lapak pada 31 Desember 2024 lalu yang menurutnya tak transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Undian tersebut seperti sudah di-setting (diatur). Ada dugaan sudah di-setting sebelumnya," terang Upi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Jogja, Umbulharjo, Kota Jogja, Senin (6/1/2025).
"Kami menuntut agar sesegera mungkin DPRD Kota Jogja (memfasilitasi) penghentian pengundian dan dilakukan pengundian ulang," tegasnya.
Sementara, dari pihak DPRD Kota Jogja yang menemui massa, Triyono Hari Kuncoro, menyampaikan telah mencatat keluhan pedagang. Ia mengaku akan melakukan kroscek ke UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagai penyelenggara pengundian lapak.
"Pimpinan dewan itu kan kolektif kolegial ya. Harus ada kesepakatan bersama nanti komisi yang terkait akan melakukan langkah-langkah selanjutnya," ungkapnya.
Sebelumnya, para pedagang TM2 membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam pengundian lapak relokasi TM2 yang digelar UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Selasa (31/12) lalu.
Ketua Koperasi Tri Darma, Arif Usman, membenarkan adanya pengundian lapak itu. Menurutnya, hanya segelintir pedagang yang menerima undangan dan tak sedikit yang akhirnya tergiur dengan janji-janji yang ditawarkan jika pedagang menandatangani kontraktual.
"Mereka dijanjikan untuk dapat lapak strategis, sampai lantai 1 dan lain sebagainya. Ternyata kemarin pada saat pengundian temen-temen yang diajak untuk melakukan undian banyak yang kecewa," paparnya kepada wartawan di Kantor LBH Jogja, Kotagede, Kota Jogja, Kamis (2/12/2024).
"Kalau yang masih di kita tuh 831 (pedagang). Kalau kemarin, karena ada yang ikut undian-undian kemarin, kayaknya ada 400-an yang memang yang masih loyal di kita, sampai yang yang belum tanda tangan dan belum mendapatkan undian sekitar 400-an lah," urainya.
Salah satu pedagang yang ikut pengundian, Kamto memaparkan kejanggalan yang ia temukan hingga ia mengaku kecewa telah ikut pengundian. Salah satunya yakni ada beberapa termin pengundian yang dibagi dalam beberapa jam datang.
"Saya itu dapat undangan jam 10.00 sampai jam 12.00. Saya datang ke situ jam 10.30. Nah, di situ sudah mulai yang yang jatah jam 08.00 sampai jam 10.00 itu sudah hampir selesai," paparnya.
Menurut Kamto, hanya disediakan satu wadah undian dalam pengundian. Setelah satu sesi pengundian selesai, kertas undian akan ditambah untuk sesi berikutnya.
"Itu kok undangan nggak sesuai dengan yang jumlah 1.041 (seluruh pedagang TM2) itu dijadikan satu gitu lho. Jadi kayak ditambah-tambah terus gitu itu modelnya," ujar Kamto.
"Jadi kita yang datang jam 10.00 sampai jam 12.00 itu dapat yang lantai dua semua udah, dan yang lantai satu itu udah habis yang jam 08.00 sampai jam 10.00," sambungnya.
Hal itu, kata Kamto, menimbulkan persepsi di pedagang jika undian tidak terbuka dan transparan. Kejanggalan lainnya, dilanjutkannya, yakni tidak adanya pengawas dalam pengundian itu.
"Nggak ada (pengawasan). Pengawasan sudah dari yang pengurus sama semua itu," urai Kamto.
"Harapannya kalau memang harus fair ya memang memang minta diulang lagi. Biar semuanya meskipun kita dapat lantai tiga atau lantai berapa, tapi kan fair gitu. Kayak kemarin ya terkesan nggak kayak dipilih-pilih semua gitu lho," sambungnya.
(apl/rih)
Komentar Terbanyak
Jawaban Menohok Dedi Mulyadi Usai Didemo Asosiasi Jip Merapi
PDIP Bawa Koin 'Bumi Mataram' ke Sidang Hasto: Kasus Receh, Bismillah Bebas
PDIP Jogja Kembali Aksi Saweran Koin Bela Hasto-Bawa ke Jakarta Saat Sidang