Pedagang Teras Malioboro 2 Ungkap Kejanggalan Undian Lapak Relokasi

Pedagang Teras Malioboro 2 Ungkap Kejanggalan Undian Lapak Relokasi

Adji G Rinepta - detikJogja
Kamis, 02 Jan 2025 17:56 WIB
Salah satu pedagang, Kamto menunjukan undangan pengundian lapak yang ia terima ke awak media di kantor LBH Jogja, Kamis (2/12/2024).
Salah satu pedagang, Kamto menunjukan undangan pengundian lapak yang ia terima ke awak media di kantor LBH Jogja, Kamis (2/12/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Para pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) menyebut ada kejanggalan saat pengundian lapak relokasi yang digelar UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Pihak UPT kemudian memberikan tanggapan.

Pengundian Lapak

Dilansir laman resmi Pemerintah Kota Jogja, pengundian lapak dilakukan pada Selasa (31/12) di Pendopo Gudeg Mbok Mandeg, Kota Jogja.

Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, Ekwanto, menjelaskan pengundian di area Ketandan dilakukan lebih awal. Kemudian akan disusul pengundian lapak di area Beskalan pada minggu pertama Januari 2025.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Syarat untuk bisa mendapatkan lapak yang baru adalah melalui undian, setelah sebelumnya sudah ada kontraktual dan undangan resmi bagi pedagang secara individu dari Pemda DIY. Kami dari UPT sebatas mengantarkan teman-teman pedagang dalam proses undian lapak baru," jelasnya dilansir dari warta.jogjakota.go.id, dikutip detikJogja Kamis (2/12/2024).

Ekwanto menerangkan, pedagang yang telah mengambil undian selanjutnya bisa mulai melakukan proses pemindahan lapak ke area Ketandan maupun Beskalan pada 1-14 Januari 2025.

ADVERTISEMENT

"Secara bertahap ya nanti proses pindah ke lapak baru, ini masih masa libur panjang sehingga pedagang masih punya kesempatan berjualan di lapak lama. Harapannya dengan relaksasi waktu 2 minggu ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman pedagang," ujarnya.

Ekwanto merinci, pembagian penempatan pedagang di lokasi baru yakni 70 persen pedagang menempati lapak area Ketandan dan 30 persen pedagang di area Beskalan.

"Teman-teman pedagang tinggal bawa barang dan taruh di lapak baru. Sudah disiapkan semua fasilitasnya termasuk rak," ungkapnya.

Muncul Kejanggalan

Ketua Koperasi Tri Darma, Arif Usman saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pengundian lapak itu. Menurutnya, hanya segelintir pedagang yang menerima undangan dan tak sedikit yang akhirnya tergiur dengan janji-janji yang ditawarkan jika pedagang menandatangani kontraktual.

"Mereka dijanjikan untuk dapat lapak strategis, sampai lantai 1 dan lain sebagainya. Ternyata kemarin pada saat pengundian temen-temen yang diajak untuk melakukan undian banyak yang kecewa," kata Arif kepada wartawan di Kantor LBH Jogja, Kotagede, Kota Jogja, Kamis (2/12).

"Kalau yang masih di kita tuh 831 (pedagang). Kalau kemarin, karena ada yang ikut undian-undian kemarin, kayaknya ada 400-an yang memang yang masih loyal di kita, sampai yang yang belum tanda tangan dan belum mendapatkan undian sekitar 400-an lah," urainya.

Salah satu pedagang yang ikut pengundian, Kamto, memaparkan kejanggalan yang ia temukan hingga ia mengaku kecewa telah ikut pungundian. Salah satunya yakni ada beberapa termin pengundian yang dibagi dalam beberapa jam datang.

"Saya itu dapat undangan jam 10.00 sampai jam 12.00. Saya datang ke situ jam 10.30. Nah, di situ sudah mulai yang yang jatah jam 08.00 sampai jam 10.00 itu sudah hampir selesai," paparnya.

Menurut Kamto, hanya disediakan satu wadah undian dalam pengundian. Setelah satu sesi pengundian selesai, kertas undian akan ditambah untuk sesi berikutnya.

"Itu kok undangan nggak sesuai dengan yang jumlah 1.041 (seluruh pedagang TM2) itu dijadikan satu gitu lho. Jadi kayak ditambah-tambah terus gitu itu modelnya." Ujar Kamto.

"Jadi kita yang datang jam 10.00 sampai jam 12.00 itu dapat yang lantai dua semua udah, dan yang lantai satu itu udah habis yang jam 08.00 sampai jam 10.00," sambungnya.

Hal itu, kata Kamto, menimbuklan persepsi di pedagang jika undian tidak terbuka dan transparan. Kejanggalan lainnya menurut dia yakni tidak adanya pengawas dalam pengundian itu.

"Nggak ada (pengawasan). Pengawasan sudah dari yang pengurus sama semua itu," urai Kamto.

"Harapannya kalau memang harus fair ya memang memang minta diulang lagi. Biar semuanya meskipun kita dapat lantai tiga atau lantai berapa, tapi kan fair gitu. Kayak kemarin ya terkesan nggak kayak dipilih-pilih semua gitu lho," sambungnya.

Tanggapan Pemkot Jogja

Saat detikJogja berusaha meminta konfirmasi mengenai kejanggalan tersebut, Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja Ekwanto memilih tidak memberikan tanggapan.

"Nuwun sewu saya masih no comment. Kami ingin menciptakan suasana kondusif dulu, maaf beribu maaf saya no comment dulu," kata Ekwanto saat dihubungi wartawan hari ini.




(apu/dil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads