Sultan HB X Gandeng BPKP Pelototi Anggaran, Singgung Kasus Taru Martani

Jogja -

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawasi penggunaan anggaran daerah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan peran BPKP cukup vital.

Sultan kemudian mencontohkan bentuk kerja sama yang sudah dilakukan, yakni temuan kasus korupsi di salah satu BUMD DIY, Taru Martani.

"Sebagai partner pemerintah seperti Taru Martani, sebelum temuan, kita yang menemukan karena diperiksa BPKP, bukan BPK karena kita tahu dari awal," jelas Sultan usai acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP DIY di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Kamis (13/6/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebelum (dokumen kasus Taru Martani) masuk, polisi kan tidak mengerti persoalan. Lalu saya memerintah inspektorat untuk bersama BPKP masuk untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian itu sebagai dasar saya lapor polisi kan gitu," sambungnya.

Dengan dokumen hasil penelitian BPKP dan Inspektorat tersebut bisa mempermudah langkah pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi.

"Jadi le nyambut gawe (bekerja) tidak dua kali. Kalau terus lapor polisi ada penyalahgunaan di sana, penyalahgunaan opo kan tidak ada materi apa-apa. Kesepakatan di Jogja tidak bisa menuduh tanpa ada laporan dari Pemda dan dasarnya dari inspektorat untuk lapor," jelas Sultan.

Adapun dalam acara ini, Sultan mengukuhkan Setya Nugraha sebagai Kepala Perwakilan BPKP DIY yang sebelumnya telah dilantik di Jakarta pada 15 Maret 2024.

Dalam sambutannya, Setya menerangkan di tahun 2024 ini pengawalan BPKP atas Keuangan dan Pembangunan di wilayah DIY meliputi berbagai sektor strategis. Di antaranya pembangunan sumber daya manusia, baik pada bidang Kesehatan, Pendidikan maupun Kesejahteraan Sosial.

"Pengawasan terkait dengan Akuntabiltas Pembangunan, telah dilaksanakan pengawalan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan tol, bendungan, sarana Kereta Api, Bandara," ujar Setya dalam sambutannya.

"Termasuk infrastruktur di kawasan selatan DIY, serta evaluasi atas akuntabilitas dan kinerja Perusahaan Daerah seperti PDAM maupun Badan Usaha Milik Desa (BumDes)," pungkasnya.