Soroti Demokrasi Terkini, Zainal Arifin Mochtar Serukan Pengadilan Rakyat

Pakar hukum tata negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar atau biasa disapa Uceng. Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja.

Sleman -

Situasi demokrasi Indonesia saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Mereka yang gusar dengan kondisi ini satu per satu bersuara.

Pakar hukum tata negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar atau biasa disapa Uceng menjadi salah satu tokoh yang vokal menyuarakan demokrasi. Dalam acara di Balairung UGM bertajuk 'Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi', Uceng menyerukan akademisi untuk membuat pengadilan rakyat.

"Saya ingin mengajak begini, hari ini DPR sudah mulai angket, DPD sudah memulai pansus, apa yang akan dimulai oleh kita akademisi terkhusus UGM. Apa? Maka harus kita pikirkan langkah yang lebih konkret, saya kira salah satu tawaran dan saya minta bisakah nanti ini dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat," ujar Uceng, Selasa (12/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uceng menjelaskan pengadilan rakyat ini menjadi penting. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat.

"Mari mungkinkah pengadilan rakyat kita lakukan, mungkinkah UGM akan memfasilitasi pengadilan rakyat itu, saya kira ini akan, harus, dan inilah yang akan membuat UGM melunasi tagihan sekian lama dari perjuangan yang harus dilakukan," ucapnya.

"Saya kira UGM, universitas di seluruh republik ini punya kapasitas yang cukup untuk melakukan itu, sekarang tinggal kemauan untuk melakukannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Uceng mengatakan kondisi saat ini memunculkan lagi oposisi. Baginya ini kesempatan baik karena selama ini oposisi telah lama mati.

"Pertama apa kesempatan paling utama yang harus kita sadari. Perlakuan Jokowi seperti ini, itu menguatkan kembali oposisi yang lama mati, itu harus disambut oleh kita semua," sebutnya.

Oleh karena itu, demokrasi hari ini harus dibangun ulang. Sebab, arus kekuatan demokrasi saat ini tidak demokratis.

"Kita semua harus membangun ulang arus demokrasi itu kita harus mengembalikan arusnya ke dasar utamanya, itu panggilan kita semua, itu yang kedua buat saya, panggilan kita semua bahwa jangan biarkan demokrasi menuju arus yang terbaik. Arus itu tetap harus kembalikan ke jalan yang tepat," pungkasnya.