Konsumsi Pelantikan KPPS Tuai Polemik, KPU Bantul Putus Kerja Sama Vendor

Ilustrasi pemilu — Ilustrasi masalah konsumsi kpps. Foto: Fuad Hasim/detikcom

Bantul -

KPU Kabupaten Bantul mengaku telah memanggil pihak vendor selaku penyedia konsumsi untuk pelantikan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang memberikan lauk kurang layak hingga viral di media sosial (Medsos). Hasilnya, KPU Bantul memutus kerja sama dengan vendor tersebut.

Ketua KPU Bantul, Joko Santosa mengatakan, bahwa KPU telah melakukan kontrak kerja sama dengan vendor penyedia konsumsi. Di mana vendor menyediakan konsumsi hingga bimbingan teknis (bimtek) terhadap KPPS.

Namun, kemarin Kamis (25/1/2024) vendor membuat kesalahan sehingga KPU Bantul sempat melakukan klarifikasi. Kesalahan itu, kata Joko, berbeda dengan masalah lauk yang viral di medsos.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sebelum viral itu ada kesalahan dari vendor dan sejak pukul 12.00 WIB sudah memanggil pihak vendor karena keterlambatan konsumsi di Pleret dan Banguntapan. Bahkan KPPS pulang snack baru datang," katanya kepada detikJogja, Jumat (26/1/2024).

Selanjutnya, baru siang hari menjelang sore muncul postingan di medsos X terkait konsumsi pelantikan KPPS yang tidak memenuhi standar. Dari situ, KPU melakukan penelusuran dan ternyata hal itu terjadi di Kapanewon Sanden, Bantul.

"Bentuk nasi kotak yang viral itu tidak semuanya di bawah standar seperti itu. Dari 75 Kalurahan masih banyak yang standarnya bagus, tapi Sanden katakanlah ada yang di bawah standar," ujarnya.

Dari semua kejadian itu, Joko menilai jika terjadi pembiaran maka akan berdampak pada terganggunya Bimtek. Untuk itu, sebagai tindak lanjut KPU memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan vendor tersebut.

"Karena takut mengganggu bimtek juga kita hentikan kerja sama dengan pihak vendor itu. Nah, untuk bimtek kita berikan kepada teman KPPS agar mencari rekanan (untuk konsumsi) masing-masing di Kalurahan hingga Kapanewon," ucapnya.

Selain itu, Joko juga mengungkapkan bahwa vendor tersebut terlalu banyak menggunakan sub untuk setiap pekerjaannya. Terkait hal itu KPU telah mengetahui saat obrolan dengan vendor namun KPU tidak menyangka sub tersebut masih melakukan sub lagi.

"Tapi kemudian pihak vendor ini ada KSO (kerja sama operasi) disub, sub-kan, sudah cerita. Tapi ternyata dari sub itu di sub-kan lagi dan kemungkinan yang tidak beres di subnya," katanya.

"Kalau di Bantul seperti itu yang menyebabkan kualitas (konsumsi pelantikan KPPS) di Sanden jadi seperti itu," lanjut Joko.

Tangkapan layar postingan berisi keluhan soal konsumsi saat pelantikan KPPS Kabupaten Bantul. Foto: Akun Merapi Uncover, @merapi_uncover

Terkait rincian anggaran konsumsi, Joko membeberkan bahwa untuk pelantikan KPPS dan bimtek KPPS memang berbeda. Pasalnya, untuk pelantikan KPPS asumsinya kurang dari empat jam sehingga KPU hanya memberikan satu jenis konsumsi dengan anggaran Rp 25 ribu dan uang transportasi Rp 35 ribu.

"Untuk bimtek itu asumsi 7 jam maka kita kasih snack Rp 13 ribu dan makan Rp 25 ribu serta uang transportasi Rp 50 ribu untuk masing-masing KPPS," katanya.

Sebelumnya, pelantikan KPPS Kabupaten Bantul diwarnai keluhan soal konsumsi yang kurang layak. Terkait hal itu, KPU Bantul menilai terjadi miskomunikasi dan segera memanggil pihak katering.

"Jan yo pelantikan kpps ngene ki yo wangun??? @KPU Bantul. Apakah pantas seharga 25.000 dengan lauk seperti ini? Kalau dari awal dipasrahkan konsumsi ke PPS masing" malah terlihat lebih jelas konsumsinya, by @afriyanhidayat_," tulis akun X @merapi_uncover sepert dikutip detikJogja hari ini.

Namun, beberapa waktu kemudian postingan tersebut sudah tidak ada di timline akun X @merapi_uncover. Saat ini hanya tersisa postingan berisi foto-foto makanan dengan wadah boks, berikut isi postingan tersebut:

"Foto yang bisa dirasakan, apa kabar yang baru di lantik," ujar akun X @merapi_uncover.