Kampanye di Jogja, SBY Kenang Terbitkan UU Keistimewaan DIY

Jogja -

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kampanye di Jogja. Dalam sambutannya, SBY mengungkit Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbit saat dia menjabat sebagai Presiden.

Dalam acara ini, juga hadir Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), elite dan para kader Demokrat.

Awalnya SBY menyapa hadirin, "Assalamualaikum. Masih ingat saya?". Presiden ke-6 RI ini kemudian melanjutkan sambutan hingga berbicara soal terbitnya UU Keistimewaan DIY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga tidak lupa setelah sekian puluh tahun berlalu undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta dapat saya terbitkan dan setelah itu Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa yang punya undang-undang," kata SBY di lokasi acara di GOR Kridosono, Kota Jogja, Jumat (19/1/2024).

"Sehingga namanya jelas, apa yang menjadi hak Yogyakarta jelas, dengan demikian Insyaallah Yogyakarta akan dibangun lebih baik lagi. Agar masyarakatnya semakin sejahtera," lanjutnya.

SBY pun berharap masyarakat di DIY masih mengingat apa yang sudah dilakukannya saat menjabat Presiden.

"Dan banyak lagi yang saya lakukan dulu selama memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di DIY masih mengingatnya," ujarnya.

Lebih lanjut, SBY mengatakan dalam 10 tahun terakhir Partai Demokrat tidak berada di pemerintahan sehingga partainya tidak bisa berbuat banyak.

"10 tahun ini di luar pemerintahan, karena di luar tidak bisa berbuat seperti waktu kita di pemerintahan," kata SBY.

SBY lalu meminta dukungan masyarakat DIY agar memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 agar Partai Demokrat bisa masuk kembali ke pemerintahan.

"Minta dukungan dan masyarakat luas bersama-sama memilih Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia di masa depan. Kalau itu terjadi kita bisa berbuat lebih banyak lagi," ujarnya.

Ia juga meminta kepada para kader Demokrat untuk berjuang menambah kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Kalau sedikit sulit memperjuangkan kepentingan rakyat. Sleman tambah, Bantul tambah, Gunungkidul tambah, Kulon Progo tambah," ujarnya.